Pemkab Bandung Terima Bantuan dari KLHK

SOREANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menerima bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (RI). Bantuan tersebut berupa 5 unit kendaraan roda tiga penyemprot disinfektan, 35 unit drop box untuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), 7000 lembar plastik pengumpul limbah B3, dan 200 unit Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas pengelola limbah B3.

Bantuan secara simbolis diterima Bupati Bandung H. Dadang M. Naser dari Anggota Komisi IV DPR RI H. Yadi Sri Mulyadi. “Terima kasih atas perhatian dari Pak Yadi Sri Mulyadi, yang punya kemitraan dengan KLHK RI. Di mana hari ini secara simbolis menyampaikan beberapa bantuan untuk mengelola limbah B3. Rumah sakit tentunya sangat membutuhkan fasilitas tersebut, terlebih dalam penanganan limbah dampak covid-19,” ungkap Bupati Dadang Naser usai menerima bantuan tersebut di Rumah Jabatannya di Soreang, Senin (15/6).

Dadang mengatakan, penyemprot disinfektan akan dipergunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sementara bantuan lainnya diperuntukkan bagi rumah sakit rujukan covid-19 dan puskesmas di Kabupaten Bandung.

Dampak covid-19 yang cukup berbahaya, lanjutnya, adalah pada aspek ekonomi dan lingkungan. APD bekas pakai dikatagorikan sebagai limbah B3, dan jika dikelola sembarangan akan berdampak langsung pada lingkungan.

“Penanganan limbah B3 tidak bisa sembarangan. Untuk itu kami usulkan kepada KLHK, agar di Kabupaten Bandung dibuat tempat pengelolaan khusus limbah B3. Saat ini tempat pengelolaan limbah B3 hanya ada di Cileungsi Karawang. Jangankan untuk skala nasional, untuk skala jabar pun satu tempat pengelolaan masih terlalu berat. Terlebih dalam situasi pandemi ini,” jelasnya.

Hingga saat ini, tutur Dadang Naser, seluruh jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah bekerja keras, sehingga Kabupaten Bandung berada di zona biru.

“Dengan tag line Sabilulungan Jihad Melawan Corona (Sawarna), seluruh jajaran Pemkab Bandung, TNI dan Polri bahu membahu menangani covid-19. Sehingga penyebaran covid-19 hanya berada di 0,6% dari total jumlah penduduk 3,7 juta jiwa,” paparnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI asal Dapil II Jawa Barat, H. Yadi Srimulyadi mengatakan, bantuan ini baru bisa disalurkan sekarang karena pihaknya menunggu pengadaan yang dilakukan oleh pihak KLHK.

lebih lanjut lagi Yadi menegaskan, bahwa limbah infeksius saat ini semakin banyak. Oleh karena itu perlu penanganan khusus karena limbah infeksius ini tak boleh ditangani asal.

“Sampah medis itu sangat berbahaya, dari dulu juga harus benar-benar ditangani apalagi sekarang lebih banyak sehingga kita bantu,” pungkasnya. (Jul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *