PDI Perjuangan Ambil Sikap Terkait Polemik Pansus Covid-19

KABUPATEN BANDUNG, liriknews.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bandung, Dadan Konjala mengatakan bahwa dalam rangka menjaga netralitas dan kondusifitas jelang tahapan pencoblosan Pilbup Bandung pada 9 Desember 2020, maka sebaiknya bantuan Covid 19 yang sudah dianggarkan dalam Perbup Parsial, ditunda untuk sementara waktu.

“Penyaluran (bantuan) bisa dilaksanakan lagi, setelah tanggal 9,” ungkap Dadan saat wawancara di DPC Perjuangan di Baleendah, kabupaten Bandung, Sabtu (28/11).

Abah panggilan akrab Dadan Konjala mengatakan, penanggulangan penyaluran bantuan Covid 19 itu, bertujuan untuk menjaga netralitas dan mencegah adanya kecurigaan dari pihak-pihak lain, yang menduga penyaluran bantuan tersebut berbau politis.

“Ini sikap resmi dari PDI Perjuangan,” ujarnya.

Kemudian terkait dengan pembentukan pansus yang diusulkan oleh fraksi Partai Demokrat, PKS, PKB, dan Nasdem, yang memunculkan polemik. Kata Abah, usulan itu merupakan hak setiap anggota dan setiap fraksi. Karena pada intinya, dirinya menghargai dan menghormati adanya usulan tersebut. 

“Tetapi, usulan itu tentunya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam tata tertib DPRD,” jelasnya.

Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya menginginkan adanya ketransparansian daripada Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam hal penyaluran bantuan-bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid 19. Sehingga, lanjut Dadan, tidak ada lagi kesalahpahaman dan kecurigaan, apalagi sekarang menjelang Pilkada 2020.

“Pada intinya, bukan masalah adanya pansus atau tidak adanya pansus. Tetapi, masalah yang paling utama adalah adanya transparansi penggunaan anggaran melalui beberapa perbup parsial, yang sampai ke sebelas,” tuturnya.

“Untuk itu, kami sebagai wakil masyarakat bisa menjelaskan kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung, tentang bentuk bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan, apalagi sekarang momentnya Pilkada,” paparnya.

Abah memastikan bahwa fraksi PDI Perjuangan, demi kepentingan masyarakat,  akan selalu mengawasi bentuk bantuan yang disalurkan.

“Pada prinsipnya kami bukan tidak setuju dan setuju adanya Pansus, tetapi yang paling utama ada terkait transparansi penyaluran bantuan dan penggunaan anggaran dari pemerintah kabupaten Bandung dalam rangka penanggulangan Covid-19 dan pemulihan perekonomian di kabupaten Bandung,” tandasnya, (Ris/**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *