Upaya Pencarian Pasca Banjir Bandang Humbang Hasundutan Membutuhkan Anjing Pelacak

LIRIKNEWS – Memasuki hari kedua pasca kejadian banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan, tim gabungan melanjutkan upaya pencarian dan pertolongan terhadap 11 warga yang masih dinyatakan hilang.

Tim gabungan yang berjumlah kurang lebih 280 orang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Humbang Hasundutan, TNI, Polri, Basarnas, Dinas Sosial, Tagana dan Destana beserta warga itu kembali menyisir lokasi terdampak di Desa Simangalumpe, Kecamatan Baktiraja.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Humbang Hasundutan, Benthon J Lumbangaol mengatakan, kebutuhan mendesak saat ini untuk upaya pencarian dan pertolongan adalah tambahan personel anjing pelacak.

Kondisi lokasi terdampak yang dipenuhi material bebatuan berukuran besar serta lumpur dan puing lainnya menyulitkan tim pencarian dan pertolongan, sehingga perlu didatangkan anjing pelacak untuk membantu tim dalam mendeteksi lokasi keberadaan warga yang masih dinyatakan hilang.

“Kami masih butuh dengan melibatkan anjing pelacak. Mungkin dari Brimob ya. Untuk dapat mendeteksi keberadaan korban yang hilang. Kalau peralatan sudah cukup kami rasa,” jelas Benthon, Minggu (3/12).

Terkait perkembangan penanganan pengungsi yang berjumlah 200 jiwa dari 50KK, Benthon mengatakan bahwa seluruh kebutuhan dasar, baik permakanan, logistik dan peralatan lainnya sudah terpenuhi. Pengungsian dipusatkan di Aula Kecamatan Baktiraja. Di lokasi itu juga telah didirikan dapur umum oleh Dinas Sosial.

“Kebutuhan permakanan sudah tertangani dengan baik. Kami bekerja sama dengan Dinas Sosial sudah memberikan kebutuhan para pengungsi,” jelas Benthon.

Di sisi lain, Bethon juga menambahkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar bagi para siswa yang sekolahnya terdampak bencana. Sehingga dipastikan para siswa tersebut tidak akan ketinggalan pelajaran.

“Untuk anak sekolah dijamin keberlanjutannya oleh pemerintah daerah,” pungkas Benthon. (Ris)