Tujuh Kecamatan di Kabupaten Bandung Belum Tersentuh Pelayanan PDAM

LIRIKNEWS – Komisi B yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Yayat Hidayat, belum lama ini mengunjungi Perumda Air Minum Tirta Raharja, pada Senin (31/1/2023).

Kedatangan para legislator tersebut untuk melihat program penambahan pelayanan Tirta Raharja di Margahayu dan Margaasih yang diresmikan Bupati Bandung, beberapa waktu lalu.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung Praniko Imam Sagita, di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Jumat (3/2/2023).

Dari hasil kunjungannya, kata Praniko, diketahui ada tujuh kecamatan di Kabupaten Bandung belum tersentuh pelayanan Perumda Air Minum Tirta Raharja. Padahal seluruh lokasi tersebut berdekatan dengan sumber air milik BUMD tersebut.

Wilayah yang belum menerima layanan air bersih dari Tirta Raharja, diantaranya Kecamatan Cimaung, Cimenyan, dan Cilengkrang.

“Cimaung itu berdekatan dengan sumber air milik PDAM, tetapi jangankan pelayanan, instalasinya saja belum ada,” ungkap Praniko.

Dikatakan Praniko, dari program tersebut Tirta Raharja menargetkan sekitar 120 sambungan rumah.

“Selama ini layanan PDAM baru sampai TKI dan Kopo Permai, kita ke sana untuk mendorong agar di 2023 segera dirampungkan,” ucapnya.

Jika program itu cepat dirampungkan, diutarakan dia, Perumda Air Minum Tirta Raharja bisa membuka pelayanan di tujuh kecamatan yang belum terlayani.

“Yang penting ada pipa induk lah, kalau mau pakai atau tidak tergantung kemampuan masyarakatnya masing-masing. Tetapi paling tidak pemerintah hadir menyiapkan pipa-pipa induk untuk bisa masuk ke rumah penduduk,” katanya.

Saat itu, pihaknya juga menekankan agar Perumda Air Minum Tirta Raharja dengan banyaknya pelanggan harus mampu memberi pelayanan yang maksimal.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkap, Perumda Tirta Raharja tidak seperti PDAM di daerah lain yang melibatkan pihak ketiga, sehingga usahanya kuat.

“Kalau kita kan mandiri, berjalannya sekuat tenaga dari APBD Kabupaten Bandung,” cetusnya.

Namun begitu, dirinya meminta agar Pemerintah Kabupaten Bandung menjaga saham BUMD itu agar tidak dikuasai pihak ke tiga. Hal itu lantaran bila sudah B to B (business to business), perusahaan hanya akan memikirkan keuntungan.

“Kita menjaga ritme itu, karena jika sudah melibatkan pihak ketiga yang diutamakan profit oriented. Sementara PDAM Kabupaten Bandung ada sosial masyarakat,” terangnya.

Praniko menjelaskan, dengan adanya program penambahan daerah layanan, Perumda Tirta Raharja mendapat gelontoran dana sebesar Rp 20 miliar dari APBD. Maka itu, pihaknya pun mengecek program yang dilakukan PDAM sesuai atau tidak dengan yang disampaikan ke DPRD.

Dia menuturkan, dengan bertambahnya jaringan maka pendapatan juga meningkat. Tahun lalu Tirta Raharja mampu menyumbang Rp 7 miliar terhadap PAD Kabupaten Bandung.

Rencananya tahun anggaran 2023, DPRD menargetkan Rp 10 miliar pendapatan dari PDAM, atau naik Rp 3 miliar.

“Dengan menambah bantuan modal Rp 20 miliar, bukan hal kecil buat pemda, karena efeknya cukup besar. Selain bertambahnya jumlah masyarakat yang mendapat layanan air bersih, aset pemda pun bertambah dan tercatat. Selain itu kan ada feedback hingga Rp 3 miliar untuk 2023. Untuk anggaran 2024 dan seterusnya, PAD dari PDAM akan terus meningkat, yang jelas kita tidak rugi,” paparnya.

Praniko berharap, selain melaksanakan program kerja yang sudah dipersentasikan, pelayanan PDAM harus tepat waktu, airnya jernih, bersih, dan bisa digunakan oleh masyarakat.

“Setiap 6 bulan sekali atau tiap semester, program kerja PDAM akan dievaluasi dan diminta pertanggungjawaban. Kita akan lihat apakah sesuai dengan yang dipresentasikan atau tidak,” pungkasnya. (Yul)