Toni Permana: Proyek Pembangunan Infrastruktur Kerap Terabaikan Kualitasnya

LIRIKNEWS – Proyek pembangunan jalan yang kerap dikerjakan di setiap wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, perlu jadi perhatian, sebab tak jarang usianya hanya seumur jagung.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana mengatakan, banyaknya usia jalan yang tak bertahan lama itu bisa terjadi karena berbagai faktor.

“Jalan Kabupaten beberapa titik itu diselesaikan oleh Anggaran Penghasilan dan Belanja Daerah (APBD), tahun kemarin ada dan tahun ini juga ada,” kata Toni belum lama ini.

Menurutnya, dalam proses pembangunan jalan yang selama ini dilakukan, beberapa pengerjaannya itu tidak disertai dengan saluran drainase.

“Itu (saluran drainase) dari perencanaan. Pernah di Ciparay mau dikerjakan tidak jadi karena ditolak warga, soalnya posisi jalan di atas warga,” ujarnya.

Toni menambahkan ketika hal tersebut terjadi maka pilihannya jika tidak dibatalkan, pembangunannya diganti menjadi pemeliharaan alias hanya menambal bagian jalan yang rusak.

“Supaya tidak mengganggu warga, karena tidak berbarengan dengan drainase. Walaupun sebetulnya boleh saja (dicor) misal setengah meter dari rumah kalau ada drainasenya,” ucapnya.

Toni mengakui, sejauh ini setiap dilakukan proyek pengerjaan khususnya jalan, koordinasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dengan pihak terkait masih tergolong minim.

“Sulitnya begini, sekarang kita meminta ke dinas (calon CV dan calon lokasi), pembahasan di komisi gelondongan (secara keseluruhan) tidak satu per satu kegiatan,” papar Toni.

“Asumsi kita satu paket pasti jalan ini pembangunan dengan drainase berbarengan,” tambahnya.

Toni mengaku, pengecekan pengerjaan jalan tergolong sulit karena banyaknya paket yang dikerjakan Dinas PUTR, namun pihaknya selalu siap meninjau pembangunan jika di salah satu titik ada keluhan atau laporan.

“Itu sekitar 500 sampai 600 paket, ujungnya kita rapat di komisi paling diamati 2 paket satu dapil,” imbuhnya.

Dikatakan Toni, dari proyek sekiranya 500 paket pembangunan infrastruktur dengan total anggaran mencapai Rp73 miliar, DPRD hanya bisa lakukan pengecekan 14 titik sebagai sample.

Dia menambahkan, sekiranya 500 paket proyek pembangunan yang dikerjakan Dinas PUTR itu dilakukan tak mencapai satu tahun, melainkan hanya 2 hingga 3 bulan pengerjaan.

“Kalau mau teknis, pengerhaan hotmix dengan nilai Rp100 sampai Rp200 juta itu satu hari beres, cuman pengawasan kualitas itulah yang jadi masalah,” tuturnya.

Menurut Toni, pihak Dinas PUTR sendiri seharusnya bisa melakukan pengawasan dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur.

Kendati demikian, Toni mengaku, kualitas jalan yang baru dibangun tak jarang disebabkan oleh masyarakat.

“Sebagai contoh, idealnya pengecoran didiamkan selama 1 sampai 2 minggu, namun baru dua hari kadang sudah digunakan aktivitas warga,” pungkas Toni. (War/Yul)