Ratusan Bidang Aset Pemkab Bandung Telah Bersertifikat

LIRIKNEWS.COM, KAB BANDUNG – Jumlah aset Pemerintah Kabupaten Bandung sebanyak 2.200 bidang yang belum bersertifikat. Saat ini yang sudah disertifikasi baru 400 bidang.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, untuk mengejar capaian Monitoring Centre For Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihaknya menargetkan 80 persen aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung sudah disertifikasi pada tahun 2022.
 
“Tahun ini kita kejar, yang pada akhirnya sesuai dengan MCP dari KPK. Bahwa tentang aset ini memang harus jadi prioritas,” kata Dadang saat di konfirmasi, Jumat (11/2/2022).

Dikatakan Dadang, tahun 2022 menargetkan 80 persen aset Pemerintah Kabupaten Bandung sudah disertifikasi.

Dadang juga mengaku rutin memantau ke lapangan untuk mengetahui lokasi dari aset milik Pemkab Bandung.

Disinggung mengenai kendala dalam program sertifikasi aset tersebut, kata Dadang, tidak ada.
 
“Saya berharap tahun ini selesai semua, tapi ya mudah-mudahan 80 persen bisa selesai tahun ini. Saya selalu memantau, fokus ke lapangan, daerah-daerah mana saja aset pemda Kabupaten Bandung,” ungkap Dadang.
 
“Enggak ada kendala, cuman disini mungkin ya karena kurang begitu komunikatif dalam artian kalau kita kan selalu ngobrol bagaimana cari solusinya, antara Kepala Kantor Pertanahan terkait aset-aset yang ada disini dan saya juga minta kepada kabid aset untuk bisa mencari solusi di lapangan, yang pada akhirnya bisa selesai,” kata Dadang.
 
Adanya kerjasama dengan Kantor Pertanahan, lanjut Dadang, semoga yang menjadi harapan dari Pemerintah Kabupaten Bandung dan KPK kaitan dengan aset bisa cepat diselesaikan. Dirinya meminta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) dan bidang asetnya fokus dalam menyelesaikan aset daerah Kabupaten Bandung, yang saat ini memang belum bersertifikasi semuanya.
 
“Saya fokus (sertifikasi aset), karena setiap koreksi harus segera tindaklanjuti. Apalagi ini kaitan dengan MCP yaitu salah satu penilaian yang langsung di pantau oleh KPK. Dan kita sela komitmen bagaimana untuk terus bisa mendorong percepatan sertifikasi aset daerah Kabupaten Bandung,” tutup Dadang. (Ris)