Pesta Demokrasi 2024, Kabupaten Bandung Sudah Anggarkan Dana Pelaksanaan

LIRIKNEWS – Pesta demokrasi semakin dekat, wilayah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat siap menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H Sugianto mengatakan, pihaknya telah merespons surat yang sempat dilayangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

“Surat yang dilayangkan KPU dan Bawaslu, kita sudah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada,” kata Sugianto saat diwawancarai, Kamis (9/11/2023) kemarin.

Dijelaskan, sebelumnya terkait penganggaran pelaksanaan Pemilu 2024, pihak KPU dan Bawaslu awalnya mengusulkan dana sebesar Rp200 miliar.

Akan tetapi, Sugianto menyampaikan bahwa anggaran yang disepakati setelah dilakukan diskusi, yakni sekira sebesar Rp151 miliar.

“Setelah dilaukan rasionalisasi termasuk juga dengan PKPU yang mengatur jumlah hak pilih dalam satu TPS itu menentukan,” jelas Legislator Partai Golkar.

Sugianto menerangkan, untuk jumlah hak pilih dalam satu Tempat Pemungutan Suata (TPS) itu menentukan, agar bisa mengetahui berapa jumlah TPS total se Kabupaten Bandung.

“Dari pengajuan Rp200 miliar itu yang di acc sebesar Rp151 miliar, untuk dua lembaga, yaitu KPU dan Bawaslu. Setelah kita diskusikan di TAPD bersama KPU dan Bawaslu, kita lihat komponen apa saja,” terangnya.

Sugianto memaparkan, banyak komponen yang menjadi pertimbangan dalam menetukan anggaran, untuk pelaksanaan Pemilu 2024.

Disamping itu, perlu dihitung berapa nantinya jumlah TPS yang akan disimpan, sebagai sarana dan fasilitas bagi para warga yang akan menggunaka hak pilihnya.

“Kalau rasionya berkaitan dengan kartu suara kemudian komponen-komponen lain yang diakumulasi terhadap jumlah pemilih. Sekarang ini jumlah hak pilih di Kabupaten Bandung sekitar 2,6 juta,” paparnya.

Terkait anggaran yang disepakati berbeda dengan pengajuan awal, Sugianto menilai, hal itu dikarenakan perlu ada beberapa komponen yang dihilangkan.

“Misalkan anggaran sosialisasi 100 kali kita potong jadi 50 kali, sebelumnya ada APD (Alat Perlindungan Diri karena situasi Covid-19) sekarang tidak ada APD, itu jadi bahan pengurangan,” imbuhnya.

Sugianto menegaskan, pengurangan anggaran dari pengajuan hingga disepakati, bukan berarti pihaknya tidak ada potensi.

“Tapi karena sudah kita rasionalisasi, kalau memang tidak rasional kita potong,” tegasnya.

Sugianto menuturkan, pelaksanaan Pemilu 2024 sudah dianggarkan dengan kesiapan total, yakni secara keseluruhan itu sekira Rp151 miliar.

“Kita sudah anggarkan kurang lebih yang kita siapkan itu ada di atas 103, karena rencana totalnya kebutuhan kita itu Rp151 miliar, KPU dan Bawaslu itu dua penyelenggaraan,” tuturnya.

Sugianto menyampaikan, adapun kekurangannya nanti, pihaknya akan anggarkan di perubahan 2024 mendatang.

“Kita sudah melakukan cicilan pada Pilkada ini, sehingga nanti penyelenggaraannya bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan yang direncanakan KPU dan Bawaslu,” bebernya.

Diungkapkan Sugianto, pada anggaran 2024 itu, komponennya yang pertama yakni untuk Pilkada, kedua pihaknya gelontorkan untuk bayar BPJS PBI.

“BPJS PBI kita cicil Rp31 miliar, Pilkada serentak itu sekarang kita cicil Rp21 miliar, karena nanti ada cost sharing, ini datang dari pemerintah provinsi, jadi nanti Pemprov ini kirim anggaran bantuan untuk Pilkada,” ungkapnya.

Dikatakan Sugianto, nantinya anggaran dari Pemprov Jabar itu diatur untuk mana saja yang perlu dibiayai dari dana bantuan tersebut.

“Tidak semua komponen dibiayai Pemprov. Misalka ini ada dari dana Pemprov lalu ini ada dari dana Kabupaten Bandung,” ujarnya.

“Kita lagi menunggu keputusan pemerintah provinsi pada APBD 2024, nanti akan terlihat cost sharing berapa, dari Pemprov berapa dan dari kita berapa nanti dikolaborasikan,” pungkas Sugianto. (Yul)