Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Penerimaan Siswa Inspektur Polisi Tahun 2023

LIRIKNEWS – Karo SDM Polda Jabar Kombes Pol Solichin memimpin kegiatan Pembacaan Sumpah dan Penandatanganan Pakta Integritas Seleksi penerimaan calon siswa sekolah inspektur polisi sumber sarjana Tahun Anggaran (TA) 2023.

Kegitan tersebut pun dihadiri Kabag Psi SDM Polda Jabar dan Ombudsman Provinsi Jabar. Kegiatan pakta integritas tersebut dilaksanakan di di Aula Dit Lantas Polda Jabar, Senin (30/1/2023)

Karo SDM pada kesempatan tersebut memberikan arahan kepada seluruh Calon Peserta SIPSS agar dalam pelaksanaan seleksi di lakukan secara fair dan bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannya serta atas keinginan sendiri bukan keinginan dari orang tua atau siapapun.

“Bagi peserta agar siap untuk menerima hasilnya apabila dinyatakan tidak lolos dalam setiap tahapan tes-nya,” ungkap Solichin.

“Kemudian untuk panitia seleksi, agar dalam tahapan seleksi benar-benar dilaksanakan dengan clean and clear, atau tidak menerima imbalan, titipan atau KKN, supaya apabila yang di nyatakan lulus tercipta perwira yang benar-benar bisa menjadi pemimpin yang profesional bagi bawahannya dan dapat menjaga harkat dan martabat institusi Polri serta dicintai masyarakat,” sambungnya.

Pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta Integritas ini, kata Solichin, sebagai wujud komitmen panitia, peserta dan orang tua , yang merupakan suatu kontrak moral atau janji yang harus dilaksanakan bukan hanya seremonial semata.

Sehingga, kata dia, akan terhindar dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan seleksi SIPSS TA. 2023.

“Pimpinan Polri telah memberikan warning dalam menghilangkan penyimpangan dalam pelaksanaan seleksi, dengan menindak tegas terhadap oknum – oknum dan para peserta yang terlibat praktek KKN,” tegasnya.

Hal ini, kata Solichin, menunjukan adanya keseriusan dan kesungguhan dalam membangun sumber daya manusia, sehingga Polri semakin berkualitas, karena dapat berpengaruh terhadap organisasi Polri kedepannya.

“Jika dilaksanakan secara tidak benar atau melawan hukum maka secara otomatis akan berdampak terhadap organisasi maupun citra Polri di masyarakat,” tandasnya. (Ris)