Pemkot dan DPRD Kota Bekasi Setujui RAPBD 2025, Naik 300 Miliar

LIRIKNEWS – DPRD Kota Bekasi sudah menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025.

Hal ini dikatakan langsung Pj. Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad seusai mengikuti Rapat Paripurna pengesahan RAPBD 2025 bersama DPRD, yang digelar pada Kamis (28/11/24).

Gani Muhamad, mengungkapkan bahwa kesepakatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dan DPRD, dalam mengutamakan kepentingan masyarakat Kota Bekasi.

“Akhirnya RAPBD 2025 disepakati dan tinggal tanda tangan rakerda (Rapat Kerja Daerah), baru kita kirim kepada gubernur untuk evaluasi dan membawa nomor register,” jelasnya

Dalam kesempatan tersebut, Gani Muhamad mengungkapkan optimisnya, bahwa proses pengesahan RAPBD 2025 akan rampung sebelum batas akhir tahun 2024.

“Kita pastikan semua prosesnya akan selesai, sebelum tanggal 31 Desember 2024,” tegasnya.

Setelah mendapat persetujuan DPRD, dokumen RAPBD 2025 akan melalui tahapan Rapat Kerja Daerah untuk penandatanganan.
Selanjutnya, dokumen tersebut akan dikirim ke Gubernur Jawa Barat, untuk dievaluasi dan mendapatkan nomor register sebelum disahkan menjadi APBD 2025.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis bagi Pemerintah Kota Bekasi, dalam mewujudkan program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat di tahun mendatang.

Sebagai informasi, Dalam perencanaan RAPBD Kota Bekasi Tahun 2025 mendatang. Pemerintah Kota Bekasi telah menyepakati di angka Rp 6,6 Triliun lebih.

Angka tersebut terbilang naik, Dibandingkan pada Tahun 2024 yang mencapai sebesar Rp 6,3 Triliun atau Naik berkisar Rp 300 Miliar.
Adapun beberapa rinciannya RAPD itu terdiri dari Target PAD digagaskan mencapai Rp 4,1 Triliun. Pendapatan Transfer dengan target mencapai Rp 2,3 Triliun. Belanja Operasi Rp 5,4 Triliun yang di dalamnya terdapat bantuan sosial sebesar Rp 1,2 Miliar.

Serta, Belanja Modal direncanakan sebesar Rp 1,1 Triliun dan Biaya Tak Terduga (BTT) direncanakan sebesar Rp 66,4 Miliar maupun Pembiayaan Daerah mencapai Rp 168 Miliar.(***)