PDIP Minta PKS Tidak Campuri Urusan Partai Lain

LIRIKNEWS.COM – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bandung meminta Partai Keadilan Sejahtera fokus dengan dirinya sendiri tidak mencampuri urusan partai politik lain terkait pelibatan oknum aparatur sipil negara dalam politik praktis.

Sebelumnya, PDI Perjuangan menyayangkan adanya ASN, dalam hal ini Kepala SMP Negeri 16 Bandung yang mengundang orangtua siswa ke sebuah acara sosialisasi dengan narasumber anggota DPR RI. Hal itu lantaran undangan ke orangtua siswa bersifat resmi dari lembaga pendidikan, namun acara diadakan di Sekretariat DPD PKS Kota Bandung.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandung Paul Harol menekankan, tidak memersalahkan sosialisasi yang dilakukan mengingat apa yang disampaikan adalah program pemerintah, dalam hal ini Indonesia Pintar. Tapi yang disesalkan adalah pemanfaatan ASN untuk kepentingan politik.

“Kami tidak mempersoalkan sosialisasinya, tapi yang kami persoalkan adalah PKS yang memanfaatkan ASN, dalam hal ini kepala SMPN 16 Bandung, ikut berpolitik praktis. Jelas kami lihat surat berkop SMPN 16 yang ditandatangani kepala sekolah, dan mengundang orangtua siswa dengan bahasa sosialisasi,” ujar Paul, di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Bandung, Kamis (13/10/2022).

Paul tak menyangkal pihaknya pun kerap melakukan sosialisasi program pemerintah pusat, namun tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada bahkan menjunjung tinggi etika politik. Dia berpandangan masih banyak tempat untuk melakukan sosialisasi program-program pemerintah, tidak harus di kantor atau sekretariat partai politik, karena program tersebut bukan milik satu golongan tapi seluruh rakyat Indonesia.

“Sekali lagi kami tidak mempersoalkan sosialisasinya. Yang kami persoalkan adalah  bagaimana mungkin PKS memanfaatkan ASN mengundang orangtua siswa ke kantor partainya dengan bahasa sosialisasi. Kalau kita mengacu pada peraturan perundang-undangan, tertuang di PP Nomor 94 Tahun 2021, ASN harus menjaga netralitasnya,” beber Paul.

Paul meminta agar PKS tidak bersikap munafik terhadap program pemerintah yang menyentuh kepentingan masyarakat utamanya yang tidak mampu. Seperti diketahui, pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak yang subsidinya dialihkan untuk membiayai sektor penting salah satunya pendidikan termasuk Program Indonesia Pintar.

“Kami mengatakan bahwa partai ini munafik. Di saat harga BBM naik, mereka memanfaatkan ini memasang spanduk di mana-mana menolak kenaikan harga BBM. Kalau kita bicara kenaikan BBM, tentunya penerimaan negara akan dimanfaatkan untuk program-program pemerintah, salah satunya Indonesia Pintar. Tapi di saat yang sama, mereka memanfaatkan program ini untuk kepentingan politik,” tukas Paul.

Wali Kota Bandung, diutarakan Paul, sudah menyatakan apa yang dilakukan kepala SMPN 16 Bandung merupakan sebuah pelanggaran. Berarti Wali Kota Bandung setuju dengan PDI Perjuangan akan adanya pelibatan oknum ASN dalam kegiatan politik praktis. Maka itu, pihaknya mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk mendisiplinkan para ASN agar kejadian serupa tak terulang.

“Kalau kita menyimak dari surat undangan itu, di sana ada tembusan ke pimpinan Dinas Pendidikan, dalam hal ini Kabid SMP. Tapi diselenggarakannya acara itu, kami curiga, apakah ada pembiaran sehingga kepala sekolah berani membuat surat ini kemudian diedarkan, atau memang tembusan ini tidak sampai ke pimpinan. Kalau lebih fair, walikota menindak tegas yang terlibat di dalamnya, yakni kepala sekolah yang mengeluarkan surat resmi dan Disdik yang membiarkan acara tetap berlangsung,” papar Paul.

PDI Perjuangan juga menyesalkan belum ada tindak lanjut yang nyata dari Pemkot Bandung terhadap ASN yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi di sekretariat partai politik tersebut. Terlebih, pihaknya ingin membangun kehidupan politik yang sehat, menjunjung tinggi etika, santun, dan tidak menggiring ASN kedalam politik praktis.

”Ini tentu akan menjadi preseden buruk kedepan apabila kegiatan-kegiatan semacam ini terus dilakukan. Dan pelibatan ASN dalam politik praktis, tentu tidak dibenarkan oleh undang-undang. Kita kembalikan saja kepada aturan  terkait sosialisasi program Indonesia Pintar,” sahutnya.

Pada kesempatan sama, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bandung Folmer Silalahi mengaku tak berpikir pihaknya sedang menggembosi internal partai lain, dalam hal ini kegiatan politisi PKS dalam mensosialisasikan program Indonesia Pintar. Ini terkait tudingan fungsionaris PKS yang menyebut anggota DPR RI Junico BP Siahaan, yang terkesan sama dalam melakukan sosialisasi Program Indonesia Pintar, seperti kampanye yang dilakukan PKS di tataran pemilih.

“Yang dilaksanakan kader PDIP merupakan sosialisasi tatacara peroleh PIP tidak berkaitan dengan penggunaan hak politik. Nanti itu merupakan bagian dari kerja politik yang pada akhirnya masyarakat yang akan menentukan pilihan,” imbuhnya.

Folmer menegaskan, apa yang dilakukan PDIP sejatinya tidak mengubah kebijakan pemerintah dalam program Indonesia Pintar tersebut. Menurutnya, keputusannya sudah jelas, mendukung program yang digagas Presiden Joko Widodo.

“Namun jika dengan tatacara berpolitik yang dilaksanakan oleh PKS, apakah itu akan semakin menguntungkan, atau justru merugikan rakyat. Kita kembalikan saja pada aturan sosialisasi program Indonesia Pintar,” tegasnya.

Ketua DPC Taruna Merah Putih Kota Bandung Sendi Lukmanulhakim menyatakan, jika program Indonesia Pintar harus menyentuh seluruh kalangan masyarakat, utamanya yang tidak mampu. Hal ini agar anak bangsa mendapat pendidikan yang baik dan berkualitas.

“Program Indonesia Pintar ini ditujukan bagi seluruh kalangan masyarakat dan bukan milik kelompok atau golongan tertentu,” katanya.

Sedangkan, Wakil Sekretaris DPC Banteng Muda Indonesia Kota Bandung Mochamad Hendra Maulana meminta PKS untuk sadar diri yang memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan politik mereka. Hal itu lantaran posisi mereka sebagai oposisi yang sempat menolak program tersebut di awal.

“Padahal sebelumnya mereka sempat menolak program tersebut, sekarang malah memanfaatkan untuk kepentingan mereka. Ada apa ini?” serunya.

Hendra berharap ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melibatkan ASN dalam kegiatan politik praktis. Dirinya pun meminta kepada para ASN di Kota Bandung untuk menjaga netralitas mereka.

“Saya berharap ini jadi pembelajaran politik bagi warga Bandung agar tidak ada lagi ASN yang dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu,” pungkasnya. (vil)