Pansus DPRD Beri Catatan Kritis Pada LKPJ Bupati Bandung Tahun 2022, Osin : Data Kepegawaian Kurang Akurat

LIRIKNEWS – DPRD Kabupaten Bandung melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2022. Kegiatan tersebut dibahas oleh Panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bandung belum lama ini.

Anggota Pansus 1 DPRD Kabupaten Bandung, Osin Permana mengatakan ada beberapa hal yang menjadi temuan pansus sehingga harus menjadi perhatian dalam LKPJ Bupati Bandung 2022 diantaranya adalah pembenahan aset, khususnya harta tidak bergerak atau tanah.

Catatan lainnya adalah terkait dengan data kepegawaian di Pemkab Bandung. Menurutnya, data tersebut kurang akurat, yang bisa berdampak pada jumlah sisa anggaran (SilPa) selalu besar.

“Anggarannya juga tidak terserap karena akurasi data jumlah pegawai saja tidak akurat, ” ujar Osin saat dihubungi via pesan singkat, Sabtu (15/4/2023).

Temuan Pansus lainnya adalah Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengeluarkan delapan kali Perbup Parsial selama tahun anggaran 2022.

“Peraturan bupati parsial diterbitkan saat ada kucuran anggaran dari provinsi atau pusat. Kata Osin, agar proses pencairan anggarannya tidak kaku maka diperlukan Perbup Parsial tersebut. Namun menurut kader Partai Demokrat tersebut, Perbup Parsial tidak dibutuhkan dalam kondisi normal.

“Untuk Perbup parsial, tergantung posisi melihatnya. Hanya yang kita pahami, memang di 2022 masih dalam kondisi transisi pasca covid 19 yang perlu penanganan cepat,” tutur Osin.

Temuan lain yang tak kalah penting adalah data potensi pendapatan. Kata Osin, targetnya masih bisa ditingkatkan kearah yang lebih profesional.

“Kami (Demokrat) pada posisi objektif kritis. Yang benar katakan benar, yang kurang kita rekomendasikan untuk perbaikan,” ucap Osin.

Selanjutnya terkait dengan program unggulan Bupati Bandung, pihaknya akan menyampaikan pendapatnya pada saat sidang paripurna mendatang atau pada bulan Mei 2023.

” Kin (nanti) saya sampaikan di paripurna, nanti syawal,” tutup Osin.(Yul)