Pagu Indikatif Dihapus, Legislator Golkar Minta Wilayah Fokus Program Prioritas

LIRIKNEWS – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Golkar Riki Ganesha mengemukakan kecamatan, kelurahan maupun desa harus melaksanakan program pembagunan yang menjadi prioritas utama.

Hal ini lantaran tidak ada lagi pagu indikatif untuk program di wilayah Kabupaten Bandung.

Dikatakan Riki, kebijakan pembangunan dengan mekanisme perencanaan pembangunan RKPD 2024 di wilayah desa dan kelurahan menimbulkan potensi tidak terkawal, apalagi terakomodir oleh SKPD Kabupaten Bandung.

“Akibat di tiadakannya mekanisme pagu indikatif pada RKPD 2024. Bisa di bayangkan numpuknya usulan-usulan prioritas dari wilayah ditiadakannya PIK, namun SKPD masih menggunakan batasan pagu,” ungkap Riki, saat dihubungi, Kamis (9/2/2023).

“Sebelumnya kan dari sekian banyak usulan di Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) langsung terakomodir. Misalkan anggaran Rp 7 miliar, tinggal cari program yang skalanya prioritas. Sekarang pendekatannya berbeda,” sambungnya.

Karena pagu indikatif untuk kecamatan ditiadakan, lanjut Riki, perumusan untuk daftar usulan program di desa ataupun kelurahan berpedoman kepada kebutuhan wilayah, kewenangan sesuai hierarki organisasi, dan persyaratan teknis.

Hal ini, diakui Riki, menimbulkan kerancuan dalam pembuatan kebijakan pembangunan di masing-masing desa atau kelurahan.

“Jadi saat ini pihak desa maupun kelurahan harus memokuskan perhatian pada program-program yang prioritas dan menyentuh langsung masyarakat,” ucapnya.

Riki yang berasal dari Daerah Pemilihan 3 menyebut, perbaikan infrastruktur seperti jalan khususnya di wilayah yang berbatasan dengan Kota Bandung, harus menjadi prioritas. Pasalnya, dia menilai, jalan menjadi sebuah etalase bagi suatu wilayah apakah telah maju atau belum.

“Contohnya, jalan di wilayah Cibiru Hilir. Untuk di Gedebage, sejak adanya Masjid Al-Jabbar, akses jalannya diperbaiki dan menjadi bagus. Namun untuk wilayah kita yang tembus ke GBLA (Gelora Bandung Lautan Api), sudah jalannya kecil, kurang bagus pula. Itu harus jadi prioritas mengingat akan dibukanya exit tol 149,” beber anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung. (Yul)