Ormas Harus Memberi Contoh Dalam Menjaga Kesehatan Dimasa Covid-19

LIRIKNEWS. BANDUNG – Koordinator Aliansi Kerakyatan AntiMakar (AKAM), Gagah Rusmaji menegaskan, bahwa pihaknya bersama masyarakat di Jawa Barat menolak keras adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan jumlah massa besar yang melanggar protokol kesehatan.

Menurut Gagah, kegiatan yang mengundang banyak massa mengancam kesehatan, aktivitas inipun akan mengganggu kondusivitas masyarakat jika dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, dia memastikan pihaknya menolak keras kedatangan Rizieq Shihab di Jawa Barat.

“Menolak kedatangan Rizieq Shihab beserta para pendukungnya di Kota Bandung khususnya dan umumnya di seluruh wilayah Jawa Barat, karena hanya akan menimbulkan kerumunan dan menambah angka penderita covid 19, serta hanya akan menimbulkan permusuhan, kebencian, memecah belah antar sesama umat,” ungkap Gagah saat menggelar aksi di depan Markas Polrestabes Bandung, Jumat (20/11).

Gagah juga mengatakan, belakangan ini kegiatan yang dilakukan kelompok pendukung Rizieq Shihab akan berdampak terhadap penyebaran virus korona. Padahal, selama ini pemerintah sudah berusaha keras dalam menghentikan penyebaran Covid-19.

“Kami kecewa kepada masyarakat yang mengatasnamakan ormas Islam yang beberapa waktu lalu menggelar aksi.
Harapannya agar ormas memberi contoh dalam menjaga kesehatan di masa Covid-19,” kata Gagah.

Selain melanggar protokol kesehatan, menurutnya aksi seperti yang dilakukan FPI pun mengganggu kondusivitas di masyarakat. Sebab, dalam aksi-aksi itupun diungkapkan sejumlah pernyataan yang bisa memecah belah bangsa.

“Masyarakat tidak membutuhkan keramaian. Yang dibutuhkan bagaimana menjaga protokol kesehatan dan persatuan sesama anak bangsa,” ucapnya

Oleh karena itu, dia pun meminta pemerintah daerah agar lebih tegas untuk melarang berbagai kegiatan massa tersebut. Selama ini, dia menilai pemerintah daerah belum maksimal dalam mencegah kegiatan-kegiatan tersebut.

Dia juga mendukung langkah kepolisian yang menindak tegas kepala daerah yang tidak berupaya maksimal dalam mencegah kegiatan tersebut. “Pemda harus tegas. Jika tidak, sudah seharusnya diberi sanksi,” kata Gagah. (Zes/**)