Mutasi Jabatan Timbulkan Polemik, DPRD Desak Pj Walikota Bandung Transparan

LIRIKNEWS - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Erick Darmajaya berharap kegaduhan terkait mutasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang menuai polemik di kalangan legislator ditindaklanjuti melalui upaya koordinasi. 

“Kami dari DPRD menyoroti yang terjadi di Pemkot Bandung itu bisa ditindaklanjuti lewat koordinasi dan transparansi antar lembaga,” ujarnya, saat dihubungi, Rabu (22/1/2025).

Komisi I, ditekankan dirinya, akan terus mencermati perkembangan rotasi/mutasi jabatan yang dilakukan oleh Penjabat Wali Kota Bandung A Koswara. 

“Apapun yang akan dilakukan Pj Wali Kota tentu saja itu ranah dari eksekutif. Namun, sehubungan sudah ada walikota terpilih, DPRD akan mencermati dan menindaklanjutinya di tingkat komisi,” terangnya. 

Menyoal langkah penjabat walikota Bandung itu, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Kota Bandung mengemukakan, keputusan untuk mengevaluasi sikap walikota tidak terlepas dari masukan yang diberikan para anggota dewan terutama Komisi I, meskipun putusan itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif penjabat walikota. 

“Terkait apakah terus dilanjutkan atau tidak, itu hak prerogatif Pj Wali Kota,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Transisi Walikota Bandung terpilih yang juga politisi Partai Nasional Demokrat Heri Heryawan dan Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Bandung Abdul Rozak, telah melontarkan kritik tajam, pada sikap Pj Wali Kota Bandung soal mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Mereka meminta Pj Wali Kota Bandung A Koswara lebih mengedepankan komunikasi dan koordinasi pada mutasi para pejabat Pemkot Bandung.

Ada juga sejumlah kalangan dewan yang menyoroti persoalan tersebut dengan mempertimbangkan banyak kekosongan jabatan dilingkungan pemerintah kota Bandung. Namun kegaduhan rotasi mutasi tersebut dipicu oleh adanya anggapan tidak dibangunnya koordinasi antara Pj Walikota dengan walikota Bandung terpilih. Sehingga mutasi/rotasi yang merupakan hal biasa di suatu instansi menjadi sorotan.

“Untuk diklarifikasi, sudah saya sampaikan kepada pihak eksekutif, DPRD Kota Bandung tidak pernah merekomendasi siapa-siapa. Yang ada, Pemerintah Kota Bandung, dalam melakukan mutasi atau rotasi, benar-benar kebijakan-kebijakannya memang tidak menimbulkan kegaduhan dan tak keluar dari koridor aturan perundangan yang berlaku,” pungkas Erick. (Vil)