Minyak Goreng dan BPJS Menjadi Keluhan Masyarakat Saat Reses

KABUPATEN BANDUNG – Lonjakan harga minyak goreng menjadi pembahasan dalam Reses Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bandung, H. Eep Jamaludin Sukmana, Masa sidang II Tahun 2022, di Kampung Pamoyanan Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey, Rabu (30/3/2022).

Eep mengatakan, terkait lonjakan harga minyak goreng, Eep memberikan solusi agar masyarakat bisa melakukan alternatif lain tidak harus mengandalkan minyak goreng. Serta, jangan sampai terjadi masyarakat miskin diakibatkan minyak goreng.

“Untuk itu, saya meminta kepada masyarakat terutama peserta reses, jangan sampai masalah minyak goreng mempengaruhi kehidupan masyarakat. Berfikirlah secara bijak, karena masih ada hal lain yang bisa dilakukan tanpa minyak goreng,” ungkap Eep.

Aspirasi lainnya, kata Eep, masyarakat mengeluhkan terkait penyelenggaraan BPJS.

Dikatakan Eep, masalah BPJS yang dikeluhkan masyarakat, tidak efektif dan membebani masyarakat, apalagi masyarakat kurang mampu saat akan menggunakannya, diantaranya ada tunggakan dan masa berlaku.

“Ada beberapa faktor keluhan masyarakar saat akan menggunakan BPJS, yakni, ada tunggakan, masa berlaku sudah lewat, dan jumlah pembayaran melebihi ketentuan. Meski aturannya sudah ditetapkan, tetapi Rumah Sakit harus pro masyarakat miskin. Sesuai dengan fungsinya, harus mau melayani warga tanpa memandang status,” tegas Eep.

Saat reses, Eep pun membahas dana bergulir dari Pemerintah Kabupaten Bandung yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk modal usaha. Dana bantuan tersebut tidak gratis melainkan pinjaman dan tanpa agunan.

Dikatakan Eep, besaran dana bergulir adalah Rp40 milyar, pemerintah mengharapkan dana tersebut bisa dijadikan modal usaha oleh masyarakat.

“Tujuan dari dana bergulir itu selain untuk menekan laju perkembangan Bank Emok, juga sebagai upaya dalam meningkatkan akselerasi pertumbuhan perekonomian masyarakat,” tutup Eep. (Ris)