Minya Goreng Masih Langka, Disperindag Kabupaten Bandung Akan Melaksanakan OPM

LIRIKNEWS.COM, KAB BANDUNG – Setelah ditetapkannya harga eceran tertinggi (HET) menjadi Rp14 ribu, minyak goreng menjadi langka di minimarket maupun pasar tradisional.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperin) Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah membenarkan, bahwa minyak goreng mengalami kelangkaan.

Oleh karena itu, pihaknya akan melaksanakan rapat koordinasi, dengan menggandeng aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pemantauan dan pengawasan distribusi minyak goreng di lapangan. Pemantauan ini, kata dia, agar jangan sampai terjadi penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Terkait pemantauan dan pengawasan, memang itu tidak hanya kepolisian tapi masyarakat juga harus memantau pelaksanaan kegiatan subsidi ini namun kita nanti tetap akan berkoordinasi dengan APH,” kata Dicky saat di wawancara, Selasa (8/2/2022).

Selain itu, kata Dicky, setelah pemerintah menetapkan satu harga Rp14 ribu rupiah per liternya. Sehingga, tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng, karena masyarakat setiap membeli minyak goreng tidak hanya satu kemasan, namun bisa dua atau tiga kemasan.

“Tingkat kebutuhan masyarakat akan minyak goreng menjadi tinggi setelah ditetapkan satu harga itu, disamping itu, memang ada keterlambatan distribusi minyak goreng dari pusat,” kata Dicky.

Sebagai langkah cepat untuk antisipasi kelangkaan tersebut, Dicky mengaku, telah berkoordinasi dengan Bulog dan Disperindag Provinsi Jawa Barat agar bisa segera melakukan operasi pasar murah (OPM).

“Kita akan coba konsolidasikan untuk membantu masyarakat yang kekurangan minyak goreng kemasan, kita akan melakukan operasi pasar bekerjasama dengan Bulog sebagai antisipasi untuk masyarakat yang kekurangan minyak goreng terutama di kecamatan-kecamatan,” jelasnya.

Disinggung terkait stok minyak goreng yang dimiliki pemerintah, Dicky menyebut pihaknya hanya melakukan koordinasi dengan pihak Bulog terkait kelangkaan komoditas minyak goreng di wilayahnya, setelah itu terkait stok akan diserahkan kepada Bulog.

Menurutnya, distribusi minyak goreng bersubsidi dari pemerintah tersebut seharunya sudah bisa dilaksanakan melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), namun kenyataan di lapangan stok minyak goreng ternyata masih kurang.

“Langkanya minyak goreng, makanya kami mau membantu masyarakat lewat OPM itu,” tutup Dicky. (Ris)