Maulana Fahmi: Sudah Saatnya Chile save Grading Policy Diterapkan Disekolah dan lembaga Pendidikan

LIRIKNEWS – Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Maulana Fahmi menyayangkan, adanya dugaan pelecehan terhadap salah satu siswi SMP Negeri di Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu.

“Kami tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan kekerasan apapun, diantaranya kekerasan emosional, fisik, Eksploitasi anak, seksual, termasuk juga penelantaran anak,” ungkap Fahmi panggilan akrabnya, Minggu (5/2/2023).

Apalagi, lanjut Fahmi, dilingkungan Pendidikan, maka kepada pihak terkait baik itu Inspektorat, BKPSDM, ataupun APH. Bahwa sistem Dunia pendidikan termasuk dilingkungan ekstra sekolah baik itu Pramuka, olahraga dan lainnya, sangat membutuhkan perhatian khusus agar peristiwa ini tidak terjadi lagi.

“Yang paling penting, bagaimana kita memberikan pembagian tanggung jawab dalam hal perlindungan anak disuatu lembaga, baik itu di sekolah, Pramuka, Agama, Kegiatan OSIS, dan olahraga,” Jelasnya.

Oleh karena itu, kata Fahmi, dalam hal ini
kita harus memiliki adanya management risiko dan mitigasi, agar peristiwa seperti ini dapat diminamilisir.

“Sangat diperlukan sekali kebijakan perlindungan anak, dengan tujuan upaya mencegah dan mengurangi kekerasan tersebut,” kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selain itu, Fahmi juga menegaskan, bahwa
penguatan kapasitas lembaga sekolah dan dunia pendidikan dalam hal ini, perlindungan anak, disisi lain telah memiliki UU Perlindungan anak.

Namun, lanjut dia, untuk lebih khusus perlindungan anak disebuah lembaga pendidikan, pihaknya berharap pemerintah atau Dinas Pendidikan dan semua lembaga terkait segera membuat kebijakan perlindungan anak atau Chile save Grading Policy.

“Chile save Grading Policy ini berisi apakah sebuah lembaga, sekolah sudah memiliki potensi risiko kepada anak baik dari tenaga pendidiknya, pembinanya, staf dan lainnya,” paparnya.

“Apakah lembaga sekolah ini memiliki sistem kontrol kepada anak atau tidaknya, ini sangat diperlukan karena ada potensi risiko didalamnya, dan itu merupakan potensi terjadinya kekerasan tadi, maka harus diantisipasi sejak dini,” sambungnya.

Menurutnya, dalam kasus yang terjadi saat camping kegiatan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) ini, bila Chile save Grading Policy sudah dimiliki dan diterapkan maka bisa melakukan pengecekan, apakah tenaga pendidik, pembina dan lainnya sudah memiliki kode etik, dan mendapatkan pembinaan serta pengetahuan yang baik terhadap perlindungan anak atau tidak dalam proses rekruitmennya.

“Sebuah lembaga harus hati hati menerapkanya agar rasa aman terhadap siswa itu dapat terwujud,” ujar Fahmi.

“Dengan kejadian ini, baik itu Pemerintah Kabupaten Bandung, Dinas Pendidikan, Pramuka dan pihak tekait dapat segera melakukan evaluasi,” tutup Fahmi. (Yul)