Maju Pilgub, Cagub Jeje Wiradinata Akui Tidak Keluarkan Biaya Besar

LIRIKNEWS - Calon gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Jeje Wiradinata mengatakan biaya politik yang mahal memunculkan sejumlah praktik korupsi. 

Dia menuturkan, biaya politik tinggi itu sebagai konsekuensi atas desain pemilu yang dilegalkan dalam Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Pilkada.

“Untuk jadi kepala daerah, seorang calon rata-rata menghabiskan miliaran rupiah, sementara gaji kepala daerah baik bupati maupun walikota tidak menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan,” ujar Jeje di Garut, belum lama ini. 

Hal inilah yang menimbulkan praktik korupsi di pemerintahan untuk menutupi biaya politik tinggi yang telah dikeluarkan calon bersangkutan. 

Meski maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024, Jeje mengaku hingga kini belum mengeluarkan biaya yang tinggi. 

Terlebih, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusung dirinya sebagai calon gubernur Jawa Barat bersama Ronal Surapradja tidak meminta mahar. 

“Di PDI Perjuangan tidak mahal, karena semuanya gotong royong. Jadi saya tidak harus mengembalikan uang. Karena uang saya gotong royong, milik semua,” ucap Bupati Pangandaran dua periode ini. 

Jeje menegaskan, pilkada bukan bertujuan semata-mata untuk sekadar menang atau kalah dan mengejar kekuasaan, namun menyelesaikan masalah rakyat, sekaligus membangun masa depan bangsa.

“Menjadi pemimpin yang punya tanggung jawab yang memahami seluruh kehendak rakyat dan untuk itulah PDI Perjuangan dibentuk sebagai wahana di dalam mempersiapkan kader-kader pemimpin, bukan kader-kader pejabat,” paparnya. 

Selain itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar kekuasaan tidak dilihat dalam wajah yang gemerlap, tetapi turun ke bawah, merangkul kekuatan rakyat dengan keliling.

“Rakyat pasti akan mengucapkan terima kasih kepada pemimpin yang telah memperjuangkan nasib rakyat, sehingga kehidupannya menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Jeje mengungkap, komitmen antikorupsi dan menolak penyalahgunaan kepala dan wakil kepala daerah sebenarnya sudah disampaikan sebelum mereka duduk menjabat.

“Ibu Ketua Umum juga mengingatkan bahwa menjadi pejabat bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk membangun masa depan dengan menyelesaikan masalah-masalah rakyat,” pungkasnya. (***)