Mahfud MD Mundur sebagai Menkopolhukam, TPD Jabar: Langkah Tepat

LIRIKNEWS – Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Pranowo-Mahfud MD Jawa Barat Ono Surono menyambut baik kabar mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Diketahui, Mahfud MD saat ini tengah berkontestasi dalam Pemilihan Presiden 2024. Dirinya menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo.

“Langkah yang dilakukan oleh Pak Mahfud sudah sangat tepat untuk memberikan kesadaran bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa pemilu lima tahunan harus didasari dengan demokrasi yang berjalan dengan baik. Dari dan untuk rakyat, rakyatlah yang berkuasa. Dan tidak ada kekuasaan yang bisa mengintimidasi dan menekan rakyat,” kata Ono saat dikonfirmasi, Rabu (31/1/2024).

Ono juga berharap Presiden Joko Widodo dapat segera menerima kehadiran Pak Mahfud untuk menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya.

“Bagaimanapun juga demokrasi yang berjalan baik ditandai dengan tidak adanya turut campur kekuasaan dalam pemilu,” kata anggota Komisi IV DPR RI.

Ono menegaskan, konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat jelas jika pemilu harus jujur, adil, bebas dan rahasia. Sehingga siapapun yang berada dalam lingkar kekuasaan harus dibatasi terlebih bila memiliki kepentingan politik.

“Pak Mahfud tentunya sudah sangat mengerti tentang hal itu, tetapi Presiden Jokowi malah mempertontonkan bahwa kekuasaan itu bisa dengan leluasa bermain pada wilayah pemilu yang pasti akan menciderai demokrasi,” ucap Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat.

Ono mencontohkan, saat ini ada peraturan yang dibuat bagi calon yang ikut kontestasi tidak perlu mundur dari jabatannya, tetapi bisa dengan syarat cuti atau di luar hari kerja.

“Namun, dalam beberapa kegiatan kementerian, banyak temuan dan informasi yang menyampaikan bahwa calon tersebut memanfaatkan jabatannya,” ungkapnya.

Ono juga menyoroti pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye begitu pula dengan pejabat lainnya.

Sehingga kondisi saat ini, terjadi situasi banyak pejabat dan kementerian-kementerian yang berkeliling mengumpulkan masyarakat dengan jumlah besar yang patut diduga untuk kepentingan Pemilu 2024.

“Misalnya Menteri Pertanian yang secara politik bisa saja dekat dengan salah satu partai politik karena anaknya mencalonkan anggota legislatif. Kerjaannya muter-muter terus bicara masalah pertanian dengan narasi pemerintah sudah baik kinerjanya padahal rakyat saat ini sangat kesulitan terutama masalah pupuk,” tuturnya.

Lalu, terkait program bansos yang penyalurannya ditarik lebih awal, sampai-sampai presiden sendiri yang ikut membagikan dibarengi operasi pasar.

“Mungkin tujuannya adalah supaya tidak ada persepsi negatif terhadap kinerja presiden yang akan berpengaruh terhadap suara anaknya yang mencalonkan sebagai wapres,” pungkasnya. (*)