Legislator Prihatin Banyak Tower Bodong di Kabupaten Bandung

LIRIKNEWS - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung Yanto Setianto mengaku prihatin mendengar kabar adanya ratusan tower di Kabupaten Bandung bodong alias tak berizin. 

Menurutnya, jika kondisi itu terus terjadi pembiaran akibatnya akan fatal bagi semua pihak. 

“Untuk Pemkab Bandung, akan terjadi dekadensi kewibawaan, yang diikuti oleh krisis kepercayaan,” ujarnya, Jumat (26/7/2024).

Akibatnya akan terjadi pelanggaran lain yang kian sulit untuk dibenahi. Tidak hanya tower bodong yang marak tetapi bangunan, reklame liar makin bermunculan.

Dalam kondisi seperti itu, imbuh Yanto, para wajib pajak akan merasa rugi kalau harus taat membayar pajak. 

“Jadi menjelang pilkada di Kabupaten Bandung sebaiknya seluruh aparat pemda jangan terlena dengan suksesi kepala daerah,” tegasnya.

Legislator Partai Golkar ini berharap, Pemkab Bandung harus segera melaksanakan program yang sudah dirancang. 

“Hilangkan rasa ragu kalau APBD 2024 menembus angka Rp 7 triliun lebih,” imbuhnya.

Namun, diutarakan Yanto, besar kecilnya APBD tak semestinya menghalangi pemerintah kabupaten untuk menuntaskan persoalan yang ada ditengah masyarakat. 

“Karena kondisi saat ini, sampah berserakan dimana mana, jalan rusak meluas, serta berbagai permasalahan lainnya,” pungkasnya. 

Sebelumnya, ratusan tower atau Base Transceiver Station (BTS) yang diduga tak berizin marak di wilayah Kabupaten Bandung.

Tower tersebut tidak hanya berdiri di lahan milik masyarakat, tatapi juga di atas tanah aset milik Pemkab Bandung. Diantaranya tower yang dibangun Provider PT. Dayamitra Telekomunikasi Projec ID 16MT04Z0066.

Tower tersebut berlokasi di Komplek Dinas Pemadam Kebaran Kabupaten Bandung tepat depan SMPN 1 Soreang, Jalan Ciloa Pamekaran, Kabupaten Bandung.

Tower itu bertipe Micro Cell Pole(MCP) dengan ketinggian menara 25 M. Beban maksimal 6 buah Antenna Sectoral, 3 buah Antenna MW dia. 0,6M. Koordinat Long 107.52461 Lat -7. 02579. Tahun perakitan 2016.  (*)