Legislator Golkar Dorong Ekonomi Kerakyatan

LIRIKNEWS - Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Golkar Firman B Sumantri mengemukakan masyarakat memerlukan bantuan bibit, baik bibit pertanian maupun buah-buahan yang unggul, termasuk untuk ternak. 

“Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Bila itu tidak tersentuh, kasihan masyarakat,” ujar Firman, dalam keterangannya, Kamis (19/9/2024).

Menurutnya, bukan hanya bidang pertanian yang perlu turun tangan pemerintah, namun juga bidang industri. Pemerintah dapat memberikan bantuan mesin maupun program pelatihan kerja. 

“Kasihan masyarakat bila tidak terbantu, semisal sudah musim kemarau mereka bisa saja gagal panen dan peceklik kemudian tidak didorong, ini akan bahaya nanti,” katanya. 

Di sektor perekonomian masyarakat, dirinya akan mendorong adanya bantuan dan program pelatihan kerja. Pada pelatihan kerja, pihaknya akan melihat terlebih dahulu sektor mana yang perlu menjadi prioritas. 

“Kalau untuk penjahit akan sangat baik seperti pelatihan kube agar mereka mendapat bantuan mesin jahitnya,” ucapnya.

Pelatihan kerja, dipandang Firman, tergantung keadaan subjeknya. Dirinya mencontohkan di industri garmen. Begitu mereka mendapat bekal namun harus ada kontrak kerja. Dan bila tidak seperti itu mereka harus usaha sendiri. Jadi perlu kerja sama dengan swasta. 

“Usaha sendiri itu banyak risikonya, seperti bisa produksi namun belum punya konsumen atau langganan, terkecuali bagi yang sudah punya konsumen pasti akan berjalan dengan baik,” tuturnya. 

Ekonomi kerakyatan perlu didorong di situasi sekarang, terlebih beberapa perusahaan swasta mengalami kelesuan atau banyak yang hengkang ke negara lain karena biaya operasionalnya lebih murah. Seolah usaha mandiri yang diandalkan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. 

“Supaya mereka kembali ke Kabupaten Bandung, maka birokrasi penanaman modalnya harus sesimple mungkin sehingga yang diuntungkan adalah masyarakat,” imbuhnya.

Disisi lain Firman memandang program dana bergulir yang dikeluarkan Pemkab Bandung merupakan pinjaman. Oleh karena itu, dia menginginkan diberikan secara hibah.  

“Alasannya, pinjaman dengan nominal kecil yang terpenting bisa menggeliatkan perekonomian di masyarakat. Maka pemerintah harus berani memberikan hibah. Terutama bagi para pedagang kecil. Jadi uang rakyat, ya kembali ke rakyat. Jadi jangan dibebani,” pungkasnya. (***)