Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Terima Banyak Masukan, Salah Satunya Honor Linmas

LIRIKNEWS – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Maulana Fahmi melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil 4), di Desa Cikasungka, Kecamatan Cikancung, Rabu (2/11/2022).

Fahmi yang juga Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung mengatakan, banyak aspirasi yang mengemuka dalam acara tersebut. Salah satunya dari anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas yang meminta penghasilannya disamakan dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

“Ada aspirasi dari Linmas yang meminta gajinya disamakan dengan Satpol PP. Sekarang tiap bulannya anggota Linmas menerima Rp 1 juta, sedangkan Satpol PP diatas Rp 2 juta. Tuntutan ini karena dari segi tugas tidak jauh berbeda dengan Satpol PP,” kata Fahmi.

Selain itu, pihaknya masih menerima keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan rumah sakit. Ada servis berbeda dari rumah sakit terhadap pengguna BPJS khususnya Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan yang tidak menggunakan jaminan sosial tersebut.

“Mereka berharap agar tidak ada diskriminasi dalam pelayanan rumah sakit. Nantinya kami akan menyampaikan ke rumah sakit, karena persoalan ini juga terus menjadi perhatian bagi kami,” paparnya.

Tenaga kerja, diutarakan Fahmi, masih menjadi persoalan krusial ditengah masyarakat saat ini. Terlebih, pandemi Covid-19 sangat menghantam perekonomian yang membuat sejumlah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya.

“Tadi juga ada aspirasi bagaimana daya serap perusahaan terhadap tenaga kerja, karena masih banyak yang menganggur di wilayah Cikancung ini,” imbuhnya.

Maka itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran yang ada di Kabupaten Bandung pada khususnya. Karena bila semakin banyak yang menganggur akan berdampak terhadap perekomian daerah dan meningkatkan angka kriminalitas.

Namun begitu, dirinya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja yang beberapa kali menyelenggarakan bursa kerja (job fair) maupun pelatihan. Dengan ini diharapkan tenaga kerja yang terserap cukup banyak sehingga mengurangi angka pengangguran.

“Pelatihan yang diselenggarakan juga bagus. Walaupun mereka nantinya tidak bekerja di perusahaan, setidaknya mereka bisa mandiri karena memiliki kemampuan yang baik,” cetusnya.

Adapula masukan dari masyarakat yang meminta anggota dewan untuk mencermati kegiatan yang gunakan jasa pihak ketiga seperti survei maupun pendataan. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung disebut-sebut menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang gunakan jasa pihak ketiga.

Meski telah gunakan jasa pihak ketiga, pada akhirnya mereka tetap meminta bantuan kepada kecamatan dan desa.

“Saran dari mereka, daripada anggaran diberikan ke pihak ketiga lebih baik dibagi untuk kecamatan dan desa,” ungkap Fahmi. (Yul/Vil)