Ketua Fraksi Demokrat Mendukung Pembebasan PBB Sawah Abadi

LIRIKNEWS – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bandung, H. Osin Permana mendukung Pemerintah Kabupaten Bandung terkait lahan sawah abadi bebas pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

“Pertanian di Kabupaten Bandung harus di pertahankan, karena jangan sampai Kabupaten Bandung hilang dari jati diri sebagai daerah pertanian,” ungkap Osin saat di wawancara, Jumat (17/3/2023).

Maka, kata Osin, legislatif DPRD Kabupaten Bandung khususnya dari Fraksi Demokrat, mendorong adanya perlindungan kaum tani, termasuk mendorong adanya lahan abadi pertanian, supaya tidak terjadi alih fungsi lahan yang akan menggerus kepada perubahan lahan pertanian.

“Ketika Bupati Bandung menggratiskan pembayaran PBB lahan pertanian, kita sangat mendukung, karena akan memiliki nilai keuntungan untuk kaum tani, sehingga kaum tani tidak akan dibebankan,” jelasnya.

Meskipun, lanjut Osin, kaum tani saat ini sangat berat, karena liberalisasi ekonomi yang bersentuhan kepada sektor ekonomi maka terjadi harga yang cukup tinggi, diantaranya di sektor obat-obatan pertanian, tenaga buruh yang mahal, keterbatasan pupuk, hingga tidak adanya stabilitas harga pangan.

“Ketika tidak ada stabilitas harga pangan maka tidak ada kepastian produk hasil pangan, sehingga tidak ada keseimbangan antara budget produksi dengan hasil,” ungkap Osin.

Sehingga, Osin mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung untuk melakukan upaya proteksi bagi petani. Caranya adalah dengan membangun tata niaga pangan. Menurut Osin, hal tersebut bisa menciptakan stabilitas harga bagi petani.

“Sekarang stabilitas harga tidak ada, jadi naik turunnya sangat luar biasa,” sambungnya.

Selain tata niaga pangan, juga harus ada tata niaga lahan. Karena jika tata niaga lahan ini tidak dikelola dengan baik maka yang terjadi adalah bencana yang disebabkan oleh alih fungsi lahan.

Upaya lainnya adalah dengan memberikan harga pupuk yang proporsional. Selanjutnya adalah pemerintah bisa mendorong kelembagaan pertanian agar berkembang kearah yang baik dan inovatif. Pemerintah juga bisa menciptakan program bantuan untuk petani.

“Perlu kebijakan nasional untuk petani, ada bantuan untuk pekerja tapi untuk petani tidak ada, berilah subsidi pupuk yang cukup,” tutup Osin. (Yul)