Kades Tenjolaya Mendapatkan Kritikan Dari Ketua DPC Partai Demokrat

SOREANG – Tindakan yang dilakukan Kepala Desa Tenjolaya tidak etis sebagai kepala desa dalam perhelatan Pilkada kabupaten Bandung 2020. Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bandung, Endang.

Menurut Endang, perbuatan tersebut akan merusak netralitas pemilihan kepala daerah yang berkualitas. Selain itu, katanya, kualitas demokrasi akan menurun bukan menjadi berkualitas.

“Sebaiknya para Kades bisa bertindak netral karena pilkada ini juga merupakan salah satu pendidikan politik bagi masyarakat sehingga Pemilukada bukan hanya dapat menghasilkan kepala daerah yang berkualitas tapi juga bisa makin meningkatkan kualitas demokrasi,” ungkap Endang saat di konfirmasi melalui telepon seluler, Jumat (13/11).

Menurut Endang, Kepala Desa bukan seorang Aparatur Sipil Negara tetapi jabatan politis juga dalam pemerintahan desa. Bahkan ia menilai tindakan kades tersebut bukan hanya merusak kualitas demokrasi tapi bisa merugikan yang bersangkutan karena bisa dijerat sanksi pidana sesuai pasal 71 Jo. Pasal 188-189 UU PILKADA No. 6 tahun 2020 dan bisa kurungan 6 bulan dan denda.

Akan tetapi, lanjut Endang, hal ini penting dicermati bahwa tindakan dalam video yang viral kampanya salah satu Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati kabupaten Bandung itu merugikan calon yang lain sekaligus tidak etis.

“Ini merupakan contoh yang tidak patut ditiru. Di lapangan kita juga banyak menemukan kepala desa lain saat ini diduga tidak netral baik yang secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi bahkan,” jelasnya.

Ia pun mendorong segera Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung untuk segera memanggil untuk memproses pelanggaran pemilu tersebut.

“Terlebih penting apabila saksi sekaligus alat bukti yang cukup, semua harus segera diproses oleh hukum hingga pengadilan agar memberikan efek jera terhadap yang lain,” paparnya. (Ris)