Hadiri Seminar Keterbukaan Informasi Publik, Bupati : Jangan Takut Kepada Wartawan

LIRIKNEWS – Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Kabupaten Bandung menggelar seminar pembekalan keterbukaan informasi publik dan wawasan kebangsaan di lingkungan pendidikan. Kegiatan tersebut diikuti oleh 200 orang yang merupakan kepala SMP se Kabupaten Bandung.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan kegiatan seminar keterbukaan informasi publik tersebut bisa menjadi solusi untuk membenahi sistem pendidikan di Kabupaten Bandung. Jadi, kepala sekolah diminta untuk lebih terbuka dalam hal penggunaan anggaran, contohnya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dadang menegaskan para kepala sekolah tidak perlu takut untuk memberikan informasi kepada siapapun misalnya wartawan terkait dengan penggunaan anggaran atau yang lainnya.

“Kepala sekolah tidak perlu ragu-ragu, kita mendapatkan bos disampaikan saja apa adanya,” ujar Dadang usai kegiatan Seminar Keterbukaan Informasi Publik dan Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Pendidikan, di Gedung Dewi Sartika, Senin (13/3/2023).

Apabila, lanjut Dadang, ada oknum wartawan yang melakukan pemerasan dengan dalih mencari informasi, maka kepala sekolah harus segera laporkan kepada pihak kepolisian.

“Misalnya ada yang mengejar kepala sekolah dengan tidak ada alasan yang jelas, ini kan negara hukum, maka sampaikan saja kepada Kapolresta,” tutur Dadang.

Di dunia pendidikan, ungkap Dadang, memang ada beberapa persoalan diantaranya adalah pertama sebagian kepala sekolah merasa takut dengan keberadaan media.

“Saya sudah memberikan instruksi kepada kepala sekolah, enggak usah takut, bekerja keras dengan menggunakan fisik, bekerja cerdas dengan menggunakan otak, dengan ikhlas menggunakan hati,” katanya.

Persoalan kedua adalah minimnya ketersediaan sumber daya manusia. Kata Dadang, di Kabupaten Bandung ini ada sekolah yang hanya memiliki satu Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Saya hitung berapa kebutuhan, ternyata 34 ribu, PNS kita hanya 13 ribu, setiap tahun pensiun 1.500 orang, masih kekurangan sekitar 8 ribuan, makanya kemarin ada pak presiden saya langsung laporkan,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo mengaku siap membantu kepala sekolah yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari oknum wartawan.

“Tidak perlu khawatir lagi, seandainya pun ada yang menanyakan dan apabila para kepala sekolah tidak memiliki tendensi yang aneh dan lain-lain, maka silahkan disampaikan saja di papan pengumuman, berapa anggaran yang ada sudah digunakan berapa persen, berapa persen sisanya, apa rencana kegiatannya, sehingga tidak perlu ada lagi yang ditutupi,” tutur Kusworo.

Dirinya menjelaskan dalam undang-undang keterbukaan informasi publik diterangkan bahwa setiap badan publik itu harus memberikan informasi tentang setiap kegiatan yang menggunakan APBN, APBD maupun yang bersumber dari sumbangan.

Namun demikian, lanjut Kusworo, ada hal-hal yang dikecualikan dalam undang-undang tersebut seperti rahasia pribadi kemudian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan juga hal yang bisa menghambat proses penyidikan dan sebagainya.

“Seandainya ada oknum yang mencoba mencari-cari kesalahan, kemudian meminta sejumlah uang ini bisa melaporkan kepada Kapolresta Bandung, itu masuk dalam kategori pemerasan,” ujar Kusworo.

“Dan kami sampaikan di era saat ini, memang dibutuhkan kerjasama antara kita dengan media, supaya sinergi, dimana kami butuh publikasi dan media juga butuh berita,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua IJTI Korda Bandung, Rezytia Prasaja mengatakan kegiatan seminar keterbukaan informasi publik ini diikuti oleh kepala SMP se Kabupaten Bandung dengan total peserta 200 orang.

“Tujuannya adalah sharing agar kepala sekolah lebih terbuka kepada wartawan, tidak takut bertemu dengan wartawan, bisa publik speaking,” tutupnya. (Yul)