Guna Membantu Masyarakat dan Pelaku Pariwisata, Dede Yusuf Berikan Bantuan Sembako

BALEENDAH, LIRIKNEWS – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat, H. Dede Yusuf Macan Effendi ST., M.I.Pol, telah menyerahkan bantuan sembako kepada pelaku pariwisata, UMKM dan masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 sebanyak 1500 paket.

Hal ini dilaksanakan dalam rangka kunjungan kerja pemilihan (Kundapil) daerah pemilihan Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, pada 27 Agustus hingga 29 Agustus 2021.

Dede Yusuf mengatakan, bantuan ini diberikan karena selama Pandemi Covid-19 banyak pelaku pariwisata, UMKM dan masyarakat yang terdampak. Sehingga dalam melaksanakan Kundapil memilih untuk memberikan bantuan berupa sembako dan serap aspirasi dari masyarakat.

“Kelemahan database pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini memang terjadi. Hal ini menjadi catatan penting alasan banyak bantuan untuk pelaku pariwisata tidak bisa dinikmati secara merata karena database-nya tidak ada,” ungkap Dede Yusuf didampingi Ketua Imah Rancage Demokrat Saeful Bachri, Jumat (10/9/2021).

Oleh karena itu, kata Dede, pemerintah daerah juga didesak untuk segera melakukan pendataan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayahnya secara akurat. Pasalnya, kata Dede, selama ini yang terjadi di lapangan bantuan yang disalurkan pemerintah hanya dinikmati pelaku pariwisata yang kurang akurat.

“Sering saya mendengar kalau bantuan dari pemerintah itu, hanya orang itu-itu saja. Maka dari itu, saat ini menjadi salah satu momentum untuk memiliki database digital siapa pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan by name by address,” jelasnya.

Dikatakan Dede, urusan bantuan bagi sektor terdampak Covid-19 merupakan urusan Kementerian Sosial. Selain itu, selama masa pandemi ini juga anggaran Kementerian Pariwisata terpotong untuk realokasi dan refocusing anggaran penanganan pandemi Covid-19.

“Kemarin anggaran Kementerian Pariwisata terpotong sekitar Rp 1 triliun lebih. Oleh karena itu, kami akan mendesak pemerintah agar fokus untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata melalui desa wisata,” kata Dede.

Dede juga mengaku, pada saat pembahasan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Komisi X DPR RI sudah meminta anggaran agar dialokasikan untuk bantuan-bantuan kepada pelaku pariwisata. Namun hal itu ditolak pemerintah.

“Karena kita paham sekali banyak anggaran-anggaran infrastruktur yang ratusan miliar rupiah. Kalau anggaran itu bisa diarahkan jadi bantuan kepada pelaku pariwisata, maka bisa meningkatkan kembali perekonomian,” pungkasnya. (Ris)