Gubernur Jabar Minta Menko Polhukam Bertanggung Jawab Terkait Kedatangan HRS

BANDUNG, liriknews.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa kerumunan di Megamendung terjadi karena dipicu oleh pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mempersilahkan kedatangan Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk dijemput.

“Kekisruhan ini dimulai sejak adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Sehingga, Menko Polhukam harus ikut bertanggungjawab terkait proses hukum dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada kerumunan massa penjemputan HRS di Bogor, Jakarta dan Tanggerang Banten,” ungkap Kang Emil.

Dikatakan Kang Emil, dari statmen tersebut, ribuan orang datang
ke Bandara Soekarno Hatta, sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa.

“Ini ada tafsir seolah-olah diskresi dari pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat dan lain sebagainya,” ujarnya.

Menurut Emil, Mahfud harus ikut bertanggung jawab dan dimintai keterangan oleh kepolisian, bukan hanya kepala daerah Jawa Barat maupun DKI Jakarta yang dimintai klarifikasi oleh penyidik kepolisian, atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan, tetapi Menko Polhukam pun harus di mintai keterangannya.

“Terkait ini harusnya adil. Semua mempunyai peran dalam proses yang kita hadapi, harus secara arif bijak. Kenapa hanya kami yang dimintai keterangan, kalau urusannya kerumunan akibat kedatangan HRS,” jelasnya.

Selain Menteri Polhukam, Emil juga menyentil Gubernur Banten dan Bupati Tanggerang, yang juga harus ikut merasakan dipanggil penyidik kepolisian, terkait kasus tersebut.

“Kalau Gubernur Jawa Barat diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa. Berartikan seharusnya Bupati tempat bandara, Gubernurnya juga, harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama,” kata Kang Emil. (Ris/**)