Gelar OPM, Pemkab Bandung Distribusikan 60.000 Liter Minyak Goreng

KABUPATEN BANDUNG – Dalam upaya memenuhi kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung distribusikan 60.000 liter minyak goreng pada kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) di Pasar Banjaran, Selasa (1/3/2022).

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan, 60.000 liter minyak goreng tersebut akan disebar ke 31 kecamatan sesuai dengan tujuh wilayah daerah pembangunan (DP).

“Di DP satu pemerintah mendistribusikan 7,248 liter, DP dua dan tiga masing-masing sebanyak 7,728 liter, DP empat dan lima masing-masing mencapai 8,736 liter, DP enam mencapai 9,168 liter dan DP tujuh sebanyak 10,656 liter,” ungkap Dadang.

Dadang menjelaskan, harga minyak goreng pada OPM kali ini telah disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp.11.500 per liter untuk minyak curah, Rp.13.500 per liter untuk kemasan sederhana dan premium dibandrol Rp.14.000 per liter.

Dalam pendistribusiannya, ia berharap pembagian minyak goreng dapat dilakukan secara proposional, yaitu dengan memperhatikan jumlah penduduk di masing-masing wilayah.

“Setiap kecamatan di Kabupaten Bandung memiliki jumlah desa yang berbeda. Kami berharap, pembagiannya dapat proposional, tentunya disesuaikan dengan jumlah desa dan penduduk disetiap wilayah,” ucap bupati yang akrab disapa Kang DS itu.

Selain menyediakan minyak goreng dan kebutuhan sembako lainnya seperti gula dan beras premium, Kang DS juga berpendapat, OPM dapat menjadi momen akselerasi vaksinasi di Kabupaten Bandung.

“Untuk pak camat, tolong bagi yang akan membeli minyak goreng kalau bisa sekaligus divaksin,” imbaunya.

Tak hanya itu, Kang DS juga mengapresiasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bulog Kantor Cabang Bandung, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan pemerintah wilayah yang telah bersinergi dalam pelaksanaan OPM.

Jelang Bulan Ramadhan, pihaknya akan terus berupaya memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya sembako.

“Kami berharap teman-teman media dapat membantu pemerintah daerah dalam mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pemerintah akan terus hadir untuk mengawasi dan mengawal serta mencari cara untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat,” pungkas Kang DS. (Nov/Zyl)