DPRD Minta Pemkot Bandung Turunkan Angka Kemiskinan

LIRIKNEWS - DPRD Kota Bandung mendorong pemerintah untuk memaksimalkan program-program penanggulangan kemiskinan.

Berdasar data Badan Pusat Statistik Kota Bandung, angka kemiskinan masyarakat pada 2024 berada di angka 3,87 persen. 

“Apabila melihat presentase 2 tahun sebelumnya, memang Pemerintah Kota Bandung berhasil menekan angka kemiskinan sebanyak 0,5 persen. Namun, hal tersebut belum cukup apabila mengacu pada target yang tercantum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2024–2029 yang berada di angka 2,74 hingga 2,81 persen,” ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, saat dihubungi, Selasa (21/1/2025).

Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemerintah Kota Bandung bisa memaksimalkan bantuan yang diterima masyarakat miskin. Salah satunya terkait fasilitas para pencari kerja.

“Ya, kalau kaitan dengan pendapatan kita bisa ngobrol masalah terkait dengan upaya membuka lapangan kerja, meningkatkan kompetensi pencari kerja. Ini tentunya bisa menggerakkan perekonomian Kota Bandung,” tuturnya. 

Menurutnya, langkah menciptakan lapangan kerja menjadi upaya efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Bandung. Apalagi, angka pengangguran di Kota Kembang masih cukup tinggi.

BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung pada 2024 sebesar 6,36 persen. 

“Harus diupayakan untuk menciptakan lapangan kerja sebagai sarana fasilitas bagi pencari kerja termasuk tingkatkan kompetensinya,” katanya. 

Tak hanya itu, pemkot juga harus memberdayakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sehingga angkatan kerja itu bisa terserap melalui sektor tersebut. 

Heri juga merincikan terkait bantuan yang diterima warga miskin Kota Bandung. Pemkot Bandung memiliki program bantuan rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Maka dari itu, dirinya meminta pemkot agar memasifkan program tersebut. 

“Kita juga rajin membuat program rutilahu (rumah tidak layak huni). Kalau dari segi rumahnya tidak layak huni maka kita bisa membuat layak huni tersebut dengan program rutilahu,” ucapnya. 

Adapun dari sisi kesehatan, pemkot juga memberikan bantuan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC).

“Di bidang kesehatan ada UHC. Jadi dalam kondisi apapun juga, masyarakat diberikan layanan kesehatan secara gratis,” ungkapnya.

Politisi Partai Nasional Demokrat mengemukakan, jika warga kurang mampu mendapatkan layanan pendidikan dengan gratis mulai jenjang SD hingga SMP. Program tersebut disediakan guna menyokong masyarakat keluar dari garis kemiskinan. 

“Jadi, kalau misalnya ada masyarakat miskin anaknya tidak bisa bersekolah, itu kesalahan pemerintah kota. Karena kita sudah punya program rawan melanjutkan pendidikan (RMP),” tegasnya.

Apabila keseluruhan program tersebut mampu dimaksimalkan oleh Pemkot Bandung, hal itu bakal mengurangi angka kemiskinan masyarakat Kota Kembang. 

“Kalau itu semua difasilitasi dan pendapatan perekonomian bergerak akan terjadi penurunan angka kemiskinan di Kota Bandung,” pungkasnya. (Vil)