Disperkimtan Kabupaten Bandung Terus Optimalkan Perbaikan Rutilahu

LIRIKNEWS - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung terus mengoptimalkan bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni atau rutilahu.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang rehabilitas sosial rutilahu dan sarana prasarana lingkungan tempat tinggal agar memenuhi syarat seperti kesehatan, keamanan, dan sosial.

Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan secara optimal pemberian bantuan stimulan perbaikan rutilahu guna meningkatkan kualitas rumah.

Kepala Dinas Perkimtan H. Wahyudin, ST, melalui Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Disperkimtan Kabupaten Bandung Stevan Setiawan mengatakan, pelaksanaan optimalisasi perbaikan rutilahu tidak lepas dari berbagai tantangan yang mengganggu efektifitas program tersebut, diantaranya keterbatasan dana, kualitas bangunan yang rendah, serta kurangnya partisipasi masyarakat.

“Dalam konteks ini, optimalisasi stimulan perbaikan rutilahu menjadi sangat penting dengan memperhatikan konsep rumah inti tumbuh, bangunan tahan gempa, serta melibatkan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam kolaborasi pentahelix,” ujarnya, Jumat (11/10/2024).

Stevan menerangkan, optimalisasi perbaikan rutilahu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Di dalamnya menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Hal itu merupakan kebutuhan dasar manusia, yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif,” tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Bandung, diutarakan dia, membuat program stimulan perbaikan rutilahu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga dapat meningkatkan rumah mereka menjadi rumah layak huni. Namun, keterbatasan dana membuat pelaksanaan perbaikan rumah tersebut tidak maksimal mengakomodir seluruh kriteria rumah layak huni. 

“Optimalisasi rutilahu tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pada keberlanjutan dan kemampuan rumah untuk terus tumbuh sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi penghuni,” imbuhnya.

Selain itu, konsep inti perbaikan rutilahu juga agar bangunan tersebut tahan gempa dan mulai dikembangkan waktu dengan konsep bangunan sederhana tapi layak huni.

”Bangunan tahan gempa penting untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan rumah di wilayah rawan bencana seperti Indonesia. Dalam implementasinya, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix sangat diperlukan untuk mendukung optimalisasi program ini,” ucapnya.

Dia menjelaskan, rumah layak huni yang dibangun mengandung ruang cukup sederhana, terdiri dari ruangan terbuka, ruangan tertutup, dan MCK. Rumah inti, dipaparkan dirinya, harus direncanakan menyeluruh dengan menyediakan struktur rumah yang mengakomodir pengembangan secara horizontal mengikuti luas lahan atau pengembangan secara vertical.

“Perbaikan rutilahu pula harus mengakomodir aspek tahan gempa, mengingat kondisi geografis Kabupaten Bandung yang rawan terhadap bencana alam salah satunya gempa bumi,” urainya.

Sementara peran pelaku usaha dalam optimalisasi perbaikan rutilahu, dengan memberikan kontribusi dalam penyediaan bahan bangunan berkualitas, pendampingan teknis dan pelatihan tenaga kerja untuk implementasi konsep rumah anti gempa.

“Melalui program CSR (corporate social responsibility) pelaku usaha bisa berperan dalam optimalisasi perbaikan rutilahu di Kabupaten Bandung,” tukasnya.

Dengan peran pelaku usaha tersebut, dapat mendorong mempercepat proses perbaikan dan peningkatan kualitas bangunan. Tak hanya itu, pelaku usaha bidang teknologi dapat membantu dalam pengembangan desain dan penerapan teknologi konstruksi yang efisien dan ramah lingkungan.

“Target penerima bantuan stimulan perbaikan rutilahu merupakan MBR yang mana akan kesulitan berswadaya, maka diperlukan kolaborasi dengan pendekatan secara pentahelix yang melibatkan lima elemen utama diantaranya pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media,” katanya.

Berkat kolaborasi tersebut, pihaknya sudah menyediakan anggaran untuk perbaikan rutilahu secara stimulan sebanyak 7.000 unit tiap tahun.

“Program stimulan perbaikan rutilahu mampu menyediakan hunian layak bagi dan juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih aman, dan membangun masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya. (***)