Dewan Minta Kewilayahan Utamakan Program Prioritas

LIRIKNEWS – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bandung Cecep Suhendar mengaku musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan saat ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan tak ada lagi pagu indikatif kewilayahan.

“Sehingga ini menjadi sangat riskan untuk program yang diusulkan dengan yang direalisasikan tentunya akan jauh berbeda. Kalau sebelumnya, dengan pagu indikatif kewilayahan tiap-tiap kecamatan memiliki acuan, sehingga pihak kecamatan bisa membagikan ke desa masing-masing,” jelasnya, saat dihubungi, Kamis (9/2/2023).

Dia mencontohkan, misalkan Kecamatan Rancaekek memiliki anggaran Rp 10 miliar, nominal itu bakal dibagikan ke 14 desa yang ada di wilayah tersebut. Namun dengan tidak adanya pagu indikatif kewilayahan, setiap kecamatan membawa usulan sebanyak-banyaknya.

“Nantinya di musrenbang kabupaten, dinas-dinas akan memiliki kebijakan untuk melakukan verifikasi dan validasi menyesuaikan dengan kapasitas keuangan yang ada di OPD (organisasi perangkat daerah),” tuturnya.

Hal ini membuat tidak seluruh usulan dari kecamatan bakal terealiasi seluruhnya. Terlebih ada sejumlah indikator agar usulan bisa direalisasikan, seperti kejelasan program, kegiatan, lokasi, termasuk anggaran yang dibutuhkan.

“Saat ini belum terjawab berapa anggaran yang akan diberikan kepada masing-masing kecamatan,” ungkap Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung.

Saat disinggung hal yang menjadi prioritas di Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Kecamatan Cicalengka, Cikancung, Nagrek dan Rancaekek, Cecep menyebut sosial ekonomi menjadi isu yang paling penting. Untuk infrastruktur, dirinya menilai, pembangunan fisik di wilayah tersebut khususnya Rancaekek, telah berjalan dengan baik.

“Kita memiliki 13 prioritas yang sejalan dengan kebijakan umum anggaran yang sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif. Diantaranya yang menjadi prioritas adalah pendidikan, kesehatan, dan program yang mendukung daya beli masyarakat,” pungkasnya. (Yul)