Desa Antikorupsi, Bupati Bandung Apresiasi Desa Cibiru Wetan

LIRIKNEWS – Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, melewati proses penilaian desa antikorupsi, Selasa (25/10/2022).

Penilaian desa antikorupsi tersebut dilakukan langsung oleh Tim Penilai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tema yang diusung “Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi”.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan, sangat mengapresiasi dengan adanya penilaian desa antikorupsi yang dilaksanakan di Desa Cibiru Wetan.

Apresiasi dari Bupati Bandung tersebut, mengingat karena dirinya pernah menjadi Kepala Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang.

“Kita bandingkan dulu, waktu saya jadi kepala desa, tidak ada uang di desa. Tapi mampu menggali potensi dan pada akhirnya bisa membangun. Saat itulah, saya bisa mencapai Rp1 miliar per tahun,” kata Dadang Supriatna.

Kang DS panggilan akrab Bupati Bandung pun mengungkapkan, kebijakan yang dikedepankan saat itu adalah program pentahelix, artinya gotong royong.

“Kuncinya pentahelix adalah transparan. Jadi apabila kita transparan berapapun nilainya, masyarakat para agnia atau pengusaha di sekitar kita akan memberikan selama program-program itu diterapkan,” ungkap Kang DS.

Menurut Kang DS, apabila dikaitkan dengan desa antikorupsi, maka Desa Cibiru Wetan dijadikan sebagai desa percontohan untuk desa-desa lainnya di wilayah Kabupaten Bandung.

“Karakter itu dibangun di tingkat desa. Saya sangat mengalaminya, dan saya berharap Desa Cibiru Wetan salah satu desa percontohan untuk kedepannya. Mungkin nanti bukan desa-desa di Kabupaten Bandung saja, tapi di Provinsi Jabar maupun nasional,” jelasnya.

Kang DS juga berharap, kebiasaan antikorupsi perlu ditingkatkan dari sekarang, karena semakin kedepan kita harus lebih transparan, khususnya dalam penggunaan anggaran.

Dikatakan Kang DS, pemerintah harus terbuka kepada publik, dan dia pun sudah melakukan penambahan SDM untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk mengawasi dari mulai perencanaan, proses pelaksanaan hingga proses pertanggungjawaban.

“Karena pelaksanaan bisa bagus, tapi tidak bagus dalam hal pertanggungjawaban. Sehingga saat ini, mulai dari proses pelaksanaan terus dikawal, dan saya sudah menugaskan ke Inspektur pendamping desa jangan sampai melakukan kesalahan, laksanakan tugas, laksanakan pola penganggaran sesuai dengan peraturan Perundang-undang. Jangan sampai terjebak ke hal-hal yang tidak karuan,” tegasnya.

Dia juga berharap, kepada seluruh desa lainnya di Kabupaten Bandung untuk menjadi desa antikorupsi.

“Ini harus terus dilakukan edukasi, yang sempat dilaksanakan pada program bunga desa, dan nanti akan melaksanakan kunjungan ke desa-desa. Selain kepada RT, RW, tokoh masyarakat, juga akan dilakukan. Tentunya dengan cara dialog,” paparnya.

“Adanya program pentahelix maka perlu dilakukan transparansi dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita harus terbuka ke publik terkait penggunaan anggarannya,” pungkas Kang DS. (Yul)