Dalam Rangka Reses, Dede Yusuf Gelar Diskusi Tematik Tantangan PPDB Ditengah Pandemi

LIRIKNEWS – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi menggelar Diskusi tematik dan serap aspirasi berbagai stakeholder dunia pendidikan terkait tantangan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Diskusi yang digelar dalam rangka reses perorangan anggota DPR RI di daerah pemilihan Jawa Barat II itu dilaksanakan di Teras Sentani Cafe Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Senin (25/4/2022) lalu.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang SMP Disdik Kabupaten Bandung Tb Rucita, membahas berbagai problematika PPDB yang hampir setiap tahun selalu ada masalah. Bahkan hingga memicu kekisruhan yang melibatkan orang tua dan
pihak sekolah.

“Karena masih sekolah negeri minded, saya tahu persis tiap tahun orang tua siswa berburu SMA Negeri,” ungkap Tb Rucita dihadapan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf.

Selain Tb Rucita, acara juga dihadiri Iwan Chrisnawan, Kepala Seksi pengawasan KCD Wilayah VIII Provinsi Jawa Barat, Eka Harijanto (pengamat pendidikan/Waka SMA 5 Bandung), dan Nandang (sekretaris Disdik Kabupaten Bandung).

Sementara itu, salah seorang guru SMA Negeri Banjaran Rudi Rahadiansyah membenarkan ucapan dari Tb Rucita jika selama ini PPDB selalu menyisakan masalah.

“Bagi kami mendengar kata PPDB seolah horor. Para guru dan kepala sekolah terus terang stress tiap tahun karena PPDB. Rumah didatangi orang tertentu sampai jam 11 malam. Ada guru langsung kena gula darah, lalu muntah darah. Setelah itu meninggal,” kata Rudi.

Menurutnya hal itu terjadi karena orientasi orang tua siswa terlalu berlebihan ke sekolah negeri, sehingga kebanjiran peminat.

“Contohnya dialami SMA Negeri Banjaran. Tiap tahun lebih 1.200 siswa mendaftar. Yang diterima hanya 4,300 orang,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala SMA Pasundan Banjaran Asep Wanda mengaku jika system zonasi membuat hampir semua sekolah swasta kekurangan siswa.

Terlebih pada PPDB kerap terjadi praktik manipulasi data kependudukan berup kartu keluarga (KK).

“Dari praktik yang tipu-tipu sampai bertarif untuk titip nama di KK mulai 3 bulan, 6 bulan, atau setahun,” jelasnya.

Untuk itu, Asep pun berharap pemerintah mengevaluasi sitem PPDB. Salah satunya dengan mengurangi kuota zonasi dan menambah jalur prestasi.

Menanggapi berbagai polemik yang terjadi saat pelaksanaan PPDB, Dede Yusuf berjanji akan membahasnya di Komisi X DPR. Termasuk saat rapat kerja dengan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim.

“Untuk persoalan sekolah swasta, ada baiknya asosiasi berkirim surat ke Komisi X. Atas dasar surat itulah nanti kita carikan solusi bersama Menteri,” jelasnya

“InsyaAllah tidak lagi pakai kalibrasi prestasi, tapi akan menggunakan nilai raport SMP. Itulah hasil rapat pimpinan terakhir,” pungkasnya. (Ris)