Bupati Bandung Akan Bebaskan Biaya PBB Lahan Pertanian Padi

LIRIKNEWS – Bupati Bandung H. M. Dadang Supriatna merencanakan akan mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2023, untuk para petani atau pemilik yang mempunyai lahan untuk menanam padi.

Pembebasan biaya PBB lahan tersebut, kata Dadang, dikarenakan setelah meninjau kelapangan, ada perbedaan penghasilan antara petani komoditi cabai dan padi. Perbandingan penghasilan tersebut sangat jauh pertahunnya.

“Setelah di hitung ada perbedaan yang sangat jomplang, contohnya dalam satu hektar petani komoditi cabai bisa mendapatkan penghasilan mencapai Rp400 Juta sampai Rp500 Juta per tahun, sedangkan petani padi sekitar Rp120 Juta per tahunnya,” kata Dadang usai Seminar Sehari peningkatan profesionalisme penyuluh pertanian, di Gedung Graha Alif, Solokan Jeruk, Kamis (10/11/2022).

Oleh karena itu, ungkap Kang DS panggilan akrab Bupati Bandung, akan mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya PBB untuk para petani padi yang ada di wilayah Kabupaten Bandung.

“Pembebasan PBB lahan padi akan dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) dan dimulai pada tahun 2023,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Kang DS, lahan pertanian di wilayah Kabupaten Bandung seluas kurang lebih 30.000 hektar. Sehingga potensi pertanian sangat luar biasa.

“Tahun depan saya akan berikan bantuan atau hibah kepada para petani sebesar Rp25 Miliar. Tetapi, sebelum bantuan itu keluar maka para PPL harus mendapatkan data base yang lengkap, pasalnya hingga saat ini saya belum mendapatkan data base jumlah para petani yang lengkap,” jelasnya.

Maka, kata Kang DS, pendistribusian bantuan atau hibah tahun depan, dirinya berharap para PPL harus mendata, jangan sampai bantuan tersebut pada kelompok tani yang sama atau sering mendapatkan bantuan, karena di Kabupaten Bandung ada 142 ribu petani

“Saya juga minta pada Kadis Pertanian harus menertibkan hal tersebut, agar bantuan tepat sasaran jangan sampai itu lagi, itu lagi yang mendapatkan bantuan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal sangat mengapresiasi terkait rencana pembebasan biaya PBB lahan padi di Kabupaten Bandung.

“Menurut saya, ide tersebut sangat luar biasa, bisa menjadi ide Nasioanal dan saya akan sampaikan di Parlemen,” ujar Cucun.

Selain itu, dirinya pun memberi perhatian lebih kepada para penyuluh pertanian. Karena mereka inilah yang bisa membangkitkan semangat petani ditengah kondisi ketidakpastian global.

“Kita akan menghadapi satu situasi yang tidak pasti dan tidak jelas, karena geopolitik dan lainnya. Sehingga satu-satunya andalan di kita adalah ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini yang lebih paham adalah para penyuluh pertanian,” ungkap Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB.

Cucun juga menyebut, jumlah para penyuluh di Kabupaten Bandung belum ideal. Hal itu lantaran terdapat 142 ribu orang yang tergabung di beberapa kelompok tani, namun jumlah penyuluh pertanian hanya 180 orang.

“Ini belum ideal. Idealnya ada 270 orang, satu orang satu desa. Dan untuk jadi para penyuluh ini ada indikatornya dan harus sertifikasi,” terangnya. (Yul)