Banyak Guru di Sekolah Swasta Pindah Setelah Jadi P3K

LIRIKNEWS -- Banyaknya guru dari sekolah swasta yang berpindah ke sekolah negeri setelah diangkat menjadi mejadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menjadi persoalan, sehingga menjadi semacam dilema bagi sekolah swasta khususnya yang ada di Kabupaten Bandung.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Dempokrat, Dede Yusuf Macan Effendi mengakui, bahwa hal tersebut kini menjadi persoalan baru. Karena memang banyak guru yang sebelumnya mengajar di sekolah swasta, setelah menjadi P3K mendapatkan pengugasan ke sekolah negeri.

"Kami dari Komisi X ini merupakan mitra kerja dengan Kementerian Pendidikan. Nah, belum lama ini saya pun menerima keluhan dari para kepala sekolah swasta soal hal ini," ujar Dede Yusuf di Rumah Aspirasi Imah Rancage, Baleendah, Kabupaten Bandung, Sabtu (18/ 5/2024).

Sehingga, dirinya langsung melakukan audiensi dengan para guru dan tenaga pendidik di Imah Rancage, dalam rangka kunjungan kerja ke daerah pemilihan.

Persoalan yang muncul pada audiensi tersebut, yaitu masalah guru swasta yang pindah ke sekolah negeri. Padahal, para guru tersebut rata-rata sudah mengajar lebih dari lima tahun, sehingga dengan pengalaman mengajar, mereka dapat diandalkan. 

Menurutnya, sebagai anggota DPR RI mempunyai tugas konstitusi yaitu turun ke daerah pemilihan. Untuk itu dalam kegiatan kundapil tersebut, ia menerima audiensi perwakilan pimpinan lembaga pendidikan swasta.

“Eksodus guru-guru sekolah swasta ke sekolah negeri ini memang terjadi. Tidak dapat disangkal bahwa banyak guru swasta yang meninggalkan sekolah asal untuk bergabung dengan ASN-PPPK, menimbulkan kekosongan formasi pendidik yang merugikan institusi pendidikan swasta,” jelasnya.

“Kondisi ini menyebabkan lembaga-lembaga pendidikan swasta mengalamai krisis dan kesulitan dalam menjaga kualitas pendidikan,” ujarnya.

Dede menuturkan, pemerintah perlu memahami bahwa mengatasi kekurangan guru seharusnya tidak menimbulkan kekacauan di sektor pendidikan swasta. Harapan dari lembaga-lembaga pendidkan swasta ialah pemerintah dapat mengembalikan guru-guru dari sekolah swasta yang lulus tes PPPK untuk kembali mengajar di sekolah swasta tersebut.

“Untuk mencegah migrasi guru swasta ke sekolah negeri di masa depan, juga diperlukan invasi ke arah peningkatan kesejahteraan guru. Dan menurut hemat saya, untuk konteks sekolah swasta, peningkatan kesejahteraan guru memerlukan intervensi dan intervensi melalui kebijakan pemerintah,” ungkap Dede.

Terobesan dan intervensi yang dimaksud tidak hanya mencakup regulasi aturan yang mengatur kesejahteraan guru, kerena regulasi seperti itu sudah ada, melainkan kebijakan subsidi gaji guru melalui anggaran pendapatan dan belanja negara di luar dana bantuan operasional sekolah.

“Kebijakan ini diharapkan bukan hanya menghentikan migrasi guru swasta ke sekolah negeri, melainkan juga meningkatkan kinerja guru yang akan berdampak langsung pada upaya meningkatkan mutu pendidikan,” tutupnya. (***)