ASEAN Terus Perkuat Kolaborasi Implementasi MRA-TP di Kawasan

LIRIKNEWS – Dalam rangka mencari tahu perkembangan penerapan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA-TP) di kawasan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan The 4th International Conference on ASEAN MRA-TP di Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Senin (8/5/2023).

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memerkuat kolaborasi implementasi ASEAN MRA-TP dan menjadi platform antara negara anggota ASEAN untuk bertukar pemahaman melalui diskusi mendalam serta memperluas MRA-TP ke ASEAN Plus Three (China, Jepang, dan Korea Selatan).

Diharapkan acara ini dapat memperluas tujuan ASEAN sebagai Episentrum Pertumbuhan, khususnya dalam pengembangan profesional bidang pariwisata serta mengeksplorasi gagasan dan tindakan yang relevan di bawah payung Rencana Strategis Pariwisata ASEAN 2016-2025 yang dapat berdampak pada pengembangan profesional pariwisata.

 

Tema yang diangkat dalam The 4th ASEAN MRA-TP adalah “Enhance Collaboration with Various Private and Public Partners to Implement Programs for Re-Skilling and Up-Skilling of Human Resources for Technology Adoption”.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Martini Mohammad Paham mengemukakan, kegiatan kali ini guna mengetahui update penerapan MRA-TP di negara-negara Asia Tenggara.

“Karena sudah diluncurkan sejak 2012, penting bagi kami untuk mengetahui update dari penerapan tersebut. Kita juga belajar apa challenge (tantangan) yang dihadapi, dan kemudian bagaimana kita berkolaborasi antar negara ASEAN,” tuturnya.

Martini mengungkap, isu yang dibahas lebih ke perkembangan kebijakan ini di negara-negara kawasan, serta mengetahui tantangan yang terkait capacity building juga sertifikasi.

“Karena sertifikasi ini adalah link and match antara industri dengan penyedia. Jadi SDM (sumber daya manusia)-nya dari sektor pendidikan,” jelasnya.

Martini menekankan, sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan ASEAN MRA-TP diperlukan agar bisa memfasilitasi pergerakan tenaga kerja profesional pariwisata bekerja di kawasan. Dia menyebut, Filipina menyiapkan sertifikasi untuk 2 juta orang lebih.

“Untuk di kita masih terbatas, dan selama satu tahun ini kita bekerja sama dengan World Bank (Bank Dunia) bisa mensertifikasi sekitar 64 ribu orang. Kami berharap pemerintah daerah, dari kota/kabupaten hingga provinsi mempunyai peran, sehingga tidak hanya pemerintah pusat yang bertanggung jawab melakukan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi,” paparnya.

Martini menerangkan, kendala terhambatnya sertifikasi tenaga kerja profesional pariwisata salah satunya adalah wilayah Indonesia yang sangat luas. Untuk mengejar ketinggalan, pihaknya menerapkan pendidikan di enam poltekpar yang berada di Medan, Bandung, Lombok, Makasar, Bali, dan Palembang.

“Dan kita akan gerakkan juga dengan sekolah-sekolah Poltekpar lainnya. Ada SMAK juga yang kita kerja samakan,” imbuhnya.

Pihaknya berharap acara ini berlangsung tiap tahunnya agar mengetahui perkembangan yang ada terkait penerapan kebijakan tersebut di negara-negara ASEAN. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun menginginkan agar acara ini dilakukan bergiliran di tiap negara ASEAN.

“Hal ini agar ownershipnya tetap terjaga, jadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara ASEAN lainnya,” pungkasnya. (vil)