Aksi Kekecewaan Puluhan Wartawan Kabupaten Bandung Terhadap KPU

SOREANG – Puluhan Wartawan Kabupaten Bandung melakukan aksi protes dan mengembalikan id card yang diberikan oleh KPU. Aksi tersebut dipicu akibat puluhan wartawan dilarang masuk untuk meliput pengundian nomor pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, di Sorenag, Kamis (24/9).

Menurut Pantauan, Puluhan Wartawan tersebut terdiri dari Wartawan Tv, Cetak, dan online. Sehingga id card yang diberikan KPU di buang ke bawah untuk di kumpulan lalu diberikan lagi ke anggota KPU oleh salah satu perwakilan wartawan.

Ketua PWI Kabupaten Bandung, Rahmat Sudarmaji, mengaku sangat menyayangkan atas tindakan KPU Kabupaten Bandung, yang tidak berkomitmen.

“Saya menyayangkan sebelumnya kami diajak rapat konsultasi, memang kemarin ada pembatasan untuk diarea rapat pleno. Kami setuju, kami minta ada big screen untuk wartawan yang tak punya id card,” ungkap Rahmat saat ditemui di Soreang.

Rahmat mengatakan, saat ini tak ada big scren tersebut, sedangkan wartawan tak boleh masuk untuk melakukan peliputan.

“Kalau melihat zona Covid Kabupaten Bandung, tak begitu parah, kami komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan di rapat sebelumnya namun kini tak boleh masuk,” katanya.

Ketua Seksi Keorganisasian, Didi Mainaiki menuturkan, kalau mau acara pengundian nomor seperti ini, tidak harus di hotel, di Gedung KPU juga bisa, jadi tak akan ngabisin anggaran.

“Di Kantor KPU saja sudah cukup, tinggal difasilitasi, agar tak menghamburkan anggaran, apalagi di tengah pandemi Covid seperti ini,” kata Didi.

Didi mengatakan, intinya wartawan tak boleh masuk saat digelarnya pengundian nomor untuk mencegah kerumunan. “Sekarang di luar juga tak ada jaminan tak berkerumun,” ujarnya.

Harusnya kata Didi, ambil jalan tengahnya, ada perwakilan yang boleh masuk. Misalkan wartawan tv 2 orang, wartawan cetak 2 orang, Online dan fotografer pun 2 orangan, sehingga semuanya bisa tercover.

“Kami juga paham ketika semua wartawan masuk karena keterbatasan tempat dan wartawan terlalu banyak, tapi kan perwakilan bisa,” jelasnya.

Selain itu, kata Didi, kalau tak boleh masuk masih banyak solusi. “Kenapa tidak dibuat layar lebar di luar, bukan untuk hanya wartawan, tapi untuk mengakomodir keingintahuan simpatisan relawan, tim sukses dan lainnya,” ucapnya.

Didi menekankan, harusnya hubungan KPU dan wartawan dijalin dengan baik, agar bisa bersinergi.

“Dengan saling menguntungkan, KPU butuh kami dan Wartawan juga butuh KPU untuk sumber informasi yang dinanti masyarakat. Sebenarnya kami juga tak memaksakan diri semua masuk ruangan, kami paham,” tandasnya. (Jul)