Agar Penanganan Lebih Komprehensif, Harus Ada Dinas Khusus Penanganan Sampah

LIRIKNEWS.COM, KAB BANDUNG – Penanganan sampah di Kabupaten Bandung hingga kini belum maksimal. Hal tersebut dikatakan Anggota komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana, saat di konfirmasi, Selasa (22/2/2022).

Secara pribadi, kata Toni, akan segera mengusulkan pembentukan instansi atau dinas khusus pengelolaan sampah. Karena di kota/kabupaten lainnya sudah terbentuk dinas persampahan. Menurutnya, jika pengelolaan sampah dilakukan oleh dinas khusus maka penanganannya akan lebih komprehensif .
 
“Agar tertangani dengan baik, maka harus dibuatkan dinas atau pilihannya itu dikelola oleh BUMD, paling enggak kalau itu dinas secara organisasi mereka bisa lebih komprehensif menanganinya, ketimbang seperti sekarang yang hanya dibawah salah satu bidang di Dinas LH. Di beberapa kota/kabupaten lain itu sudah dinas tersendiri, jadi dinas persampahan,” tutur Toni.

Apalagi, lanjut Toni, penanganan sampah di Kabupaten Bandung saat ini dikelola oleh dua instansi, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung.

“Hal tersebut disebabkan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), yang membuat kewenangan antara pengolahan sampah dan pengadaan infrastruktur sampah jadi dipisah,” kata Toni.

Lebih jelasnya Toni menerangkan, saat ini program pembangunan fisik pengelolaan sampah dilaksanakan oleh DPUTR Kabupaten Bandung. Sementara program pengelolaan dan pengolahan sampah berada dibawah kewenangan DLH Kabupaten Bandung.

“Hal tersebut dinilai penanganan sampah di Kabupaten Bandung jadi semakin tidak maksimal. Malah sekarang secara organisasi dan secara OPD programnya di pisah-pisah. Misalnya, untuk pembangunan TPS dan lainnya nantinya dikelola oleh di DPUTR bukan oleh DLH,” jelasnya.
 
“Kita khawatir pengelolaan sampah menjadi semakin tidak maksimal, makanya terkait pemisahan infrastruktur persampahan dan pengelolaan dan pengolahan sampah harus di evaluasi ulang. Karena proyek pembangunan persampahan ditangani di PUTR, maka kedepannya untuk koordinasi penanganan akan sulit,” tutup Toni. (Jul)