Dewan Ingatkan Bupati Bandung Segera Tindak Lanjuti Teguran Kemendagri

SOREANG – Bupati Bandung H. Dadang M. Naser menjadi salah satu kepala daerah yang mendapatkan teguran dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bersama 66 kepala daerah lain seluruh Indonesia, Bupati Bandung diduga melanggar netralitas aparatur sipil negara (ASN) untuk Pilkada 2020.

Teguran Kemendagri itu berdasarkan PP no 13 tahun 2017. Oleh karenanya para kepala daerah ini memiliki waktu tiga hari untuk menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bandung Acep Ana mengingatkan kepada Bupati Bandung agar segera melakukan laporan.

“Kepala daerah sebagai PPK diberi waktu 3 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN mengenai penjatuhan sanksi bagi ASN pelanggar netralitas tersebut. Itu harus segera dilaksanakan rekom KASN, jangan sampai teguran Mendagri berlanjut jadi sanksi yang tambah merugikan jajaran ASN dan tentunya  menggangu layanan publik,” ungkap Acep, anggota Komisi A DPRD kabupaten Bandung, Selasa (3/11).

Acep menilai bahwa jika pelayanan publik terganggu akibat tidak menindaklanjuti teguran Kemendagri itu sangat disayangkan. Meskipun dalam pelaksanaan Pilkada kabupaten Bandung pelayanan tetap berjalan. Ia menilai bahwa keputusan tersebut hasil keputusan bersama dari lembaga terkait.

“Munculnya surat teguran tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Mendagri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua KASN dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang pedoman pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada 2020,” jelasnya.

Acep mengkhawatirkan apabila tidak segera ditindaklanjuti rekomendasi Kepala Daerah itu akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi moral hingga hukuman disiplin.

“Ini akan membuat derajat pemerintahan menjadi buruk. Apalagi sampai ada sanksi. Ini merupakan teguran sekaligus cambuk. Mestinya sejak awal Bupati Bandung harus patuh terkait netralitas ASN ini dan Pemkab Bandung akan memiliki catatan kurang baik,” kata Acep.

Sebagaimana diketahui, bahwa Bupati Bandung sudah pernah dipanggil oleh Badan Pengawasan pemilu terkait kampanye di salah satu kecamatan di kabupaten Bandung. Bukan hanya itu, baru baru ini ratusan paket sembako yang dikirim melalui Posyandu di kecamatan Kertasari diduga menjadi ajang kampanye salah satu Paslon. (Ris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *